Wakil Ketua DPRD Khawatir DKI Tak Punya Uang jika Tarik Rem Darurat

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Juni 2021. TEMPO/Lani Diana

    Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Juni 2021. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menilai pemerintah DKI tak perlu menarik rem darurat. Dia khawatir perekonomian daerah kembali merosot jika pemerintah DKI kembali memperketat PSBB.

    "Saya takut kalau kita terlalu kencang tutup-tutup, nanti Pemprov tidak ada uang, tidak bisa untuk pembiayaan kesehatan," kata dia di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Juni 2021.

    Kasus Covid-19 di Ibu Kota meningkat sejak 9 Juni 2021. Penambahan pasien positif yang terinfeksi virus corona kini bertambah lebih dari dua ribu orang per harinya. Lonjakan ini efek dari libur Lebaran 2021.

    Menurut Zita, ekonomi dan kesehatan harus jalan berbarengan. Sebab, pemerintah DKI tak bisa membayar biaya kesehatan jika minim pendapatan.

    ADVERTISEMENT

    Sementara itu, satu-satunya penghasilan DKI hanya dari pajak. Saat ini, dia melanjutkan, pendapatan asli daerah (PAD) DKI baru sekitar 25 persen.

    "Sangat rendah," ucap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

    Dia berpendapat Pemprov DKI tak perlu menutup seluruh tempat publik. Pemerintah daerah cukup menutup lokasi-lokasi yang menjadi basis penularan Covid-19.

    "Tempat-tempat seperti indomaret, supermarket, pencet-pencet bayar ATM, segala macam, itu tempat penularan," jelas dia.

    Sebelumnya Sekretaris Fraksi PSI Anthony Winza menyampaikan, rem darurat diperlukan guna menekan penularan Covid-19 yang semakin tak terkendali.

    "Jangan sampai terlambat lindungi warga, segera tarik rem darurat," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 16 Juni 2021.

    Baca juga: Ketua DPRD DKI ke Anies Baswedan: Ayo Segera Lockdown Mikro


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Resepsi Pernikahan di PPKM Level 4 dan 3

    Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, atau PPKM, dengan skema level juga mengatur soal resepsi pernikahan. Simak aturannya.