PKS Minta Pemerintah DKI Perkuat Kolaborasi Hadapi Lonjakan Kasus Covid-9

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kata

    Kata "COVID-19" tercermin dalam setetes jarum suntik dalam ilustrasi yang diambil pada 9 November 2020. [REUTERS / Dado Ruvic / Ilustrasi]

    Jakarta - Anggota Komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Muhammad Thamrin mengatakan Pemerintah DKI perlu memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi kasus harian Covid-19 di Jakarta bertambah hingga 4 ribu lebih. Kenaikan kasus dapat berasal dari berbagai sumber baik kegiatan warga di daerah pemukiman, di perkantoran, area komersial seperti pasar, tempat makan dan pusat perbelanjaan maupun di transportasi publik. 
     
    “Semua berpeluang menjadi sumber penularan dan memunculkan klaster baru jika protokol kesehatan tidak dijalankan secara ketat dan pengawasan tidak dilakukan secara ketat,” kata Thamrin melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 17 Juni 2021. Sehingga pengawasan di tempat-tempat yang berpotensi menjadi penularan itu perlu diperketat.

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mulai didesak untuk menginjak rem darurat sehubungan dengan kenaikan angka kasus Covid-19 yang signifikan setelah libur Lebaran 2021.

    Thamrin mendorong Pemerintah DKI terus meningkatkan penelusuran dan pengetesan. “Serta menyiapkan fasilitas kesehatan untuk menghadapi lonjakan kasus, termasuk ruang isolasi bagi yang bergejala ringan.” 

     
    Sebaliknya, ia berharap masyarakat juga lebih disiplin menjalankan protokol kesehatan terutama untuk selalu memakai masker dan menghindari kerumunan.
    Thamrin juga berharap, dunia usaha juga harus mendukung kebijakan yang diambil Pemerintah dalam pengetatan kembali dan pengawasan kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Termasuk membatasi orang yang boleh bekerja di kantor atau pabrik.
     
    “Mereka juga harus membatasi kegiatan di tempat usahanya dan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat untuk sementara waktu sampai penularan Covid bisa lebih terkendali." Menurut Fraksi PKS, hal ini perlu dilakukan tanpa perlu penindakan tegas dari Satgas Covid-19 Daerah. 

     
     
     


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Resepsi Pernikahan di PPKM Level 4 dan 3

    Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, atau PPKM, dengan skema level juga mengatur soal resepsi pernikahan. Simak aturannya.