Jalur Sepeda Permanen Akan Dibongkar? Ombudsman: Harus Ada Kajiannya Dulu

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengendara sepeda balap atau road bike melintas di salah satu ruas jalan di Jakarta, Ahad, 6 Juni 2021. Pengguna road bike yang masih berada di kawasan Sudirman-Thamrin di atas pukul 06.30 WIB nantinya diarahkan untuk masuk ke jalur sepeda permanen yang sudah tersedia. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Pengendara sepeda balap atau road bike melintas di salah satu ruas jalan di Jakarta, Ahad, 6 Juni 2021. Pengguna road bike yang masih berada di kawasan Sudirman-Thamrin di atas pukul 06.30 WIB nantinya diarahkan untuk masuk ke jalur sepeda permanen yang sudah tersedia. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Jakarta - Ombudsman perwakilan Jakarta menilai implementasi jalur sepeda permanen terproteksi di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta, sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Sehingga jika ingin diubah atau dibongkar harus melalui kajian lebih dulu.

    "Jika ingin mengubah standar dan pemanfaatan jalan, jalur khusus atau pedestrian, harus ada kajian terlebih dahulu oleh pihak yang ingin mengubah, termasuk Polri jika ingin menghapus pembatas jalur sepeda itu," kata Ketua Komisioner Ombudsman perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho dalam keterangan tertulis, Jumat, 18 Juni 2021.

    Polri tidak bisa langsung setuju saja terhadap usul anggota DPR RI untuk melakukan pembongkaran proteksi jalur sepeda permanen. Pasalnya, proteksi jalur sepeda sudah disusun oleh Kementerian Perhubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2020 tentang keselamatan pesepeda.

    Ketentuan mengenai perlunya standar jalur sepeda, kata Teguh, sudah diatur dalam Permenhub 52/2020 Ayat (4) Huruf F. Aturan itu mewajibkan adanya pembatas lalu lintas untuk jalur khusus sepeda yang berdampingan dengan jalur kendaraan bermotor.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan setuju apabila jalur sepeda permanen di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, dibongkar. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama anggota DPR di Gedung DPR, 16 Juni 2021.

    Baca: ITDP Ramaikan Jalur Sepeda di Sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin

     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.