Wakil Ketua Komisi DPR: Kenapa Gubernur Anies Baswedan Tak Tarik Rem Darurat?

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas medis melapor kepada petugas saat mengantar pasien Covid-19 ke RSDC Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta, Rabu, 16 Juni 2021. Total kasus positif Covid-19 di Indonesia menjadi 1.937.652 sejak pertama kali diumumkan pada awal Maret 2020.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Petugas medis melapor kepada petugas saat mengantar pasien Covid-19 ke RSDC Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta, Rabu, 16 Juni 2021. Total kasus positif Covid-19 di Indonesia menjadi 1.937.652 sejak pertama kali diumumkan pada awal Maret 2020. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mempertanyakan alasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak menarik rem darurat untuk menangani lonjakan kasus Covid-19.

    Charles Honoris dalam keterangan persnya diterima di Jakarta, Minggu, 20 Juni 2021 mengatakan Provinsi DKI Jakarta mencetak rekor angka harian kasus Covid-19.

    Selama dua hari berturut-turut, DKI Jakarta mencetak rekor tertinggi angka kematian harian, yakni 66 jiwa dan angka kasus harian 4.895 kasus.

    "Melihat kondisi tersebut, Jakarta bukan hanya sedang tidak baik-baik saja, dalam kondisi DKI begitu, langkah Gubernur DKI Anies Baswedan yang hanya memperketat penegakan aturan PPKM mikro jelas tidaklah cukup," kata dia.

    ADVERTISEMENT

    Data harian keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) faskes DKI kata dia sudah di atas 80 persen, jauh di atas standar WHO 60 persen. Bahkan, BOR RSDC Wisma Atlet sudah 90 persen, atau tertinggi selama faskes darurat itu berdiri.

    "Ini membuat DKI menjadi provinsi dengan BOR faskes tertinggi secara nasional, atau dengan kata lain terancam kolaps," ucapnya

    Gubernur DKI, menurut Charles, harus menerapkan PSBB total, sebagaimana yang pernah diterapkan di Ibu Kota pada 16 Maret 2020 dan 14 September 2020. Sebab, menurut dia kondisi penularan Covid-19 di DKI hari ini lebih parah dari kondisi sebelum gubernur menerapkan dua PSBB sebelumnya.

    Pada PSBB terakhir di DKI diterapkan 14 September 2020, angka kasus harian berkisar sekitar 1.300 kasus dan angka kematian 20 jiwa lebih, sementara sekarang sudah mencapai 4.800 lebih kasus dan 60 lebih angka kematian.

    Charles menyatakan jika dalam kondisi penularan Covid-19 tergawat di DKI sekarang ini gubernur tidak kunjung mengajukan permohonan PSBB total kepada Pemerintah Pusat, sebagaimana mekanisme aturan yang berlaku, maka dasar kebijakan Gubernur DKI pada dua PSBB sebelumnya menjadi pertanyaan buat publik.

    "Kalau di awal pandemi dulu Gubernur Anies menjadi yang paling awal dan rajin menarik rem darurat bagi wilayahnya, apa yang menjadi pertimbangan Anies sekarang belum melakukan hal yang sama," ujarnya.

    Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan Pemprov DKI Jakarta menunggu keputusan dari pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan rem darurat. Ataupun kebijakan "lockdown" terkait kasus Covid-19 di Jakarta yang meningkat signifikan. Bagaimana dengan Anies Baswedan?

    Baca juga : Anies Baswedan Bersepeda Pagi Bersama Keluarga di Jalan Sudirman.
    #Pakaimasker
    #Jagajarak
    #Cucitangan

    ANTARA


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Terlalu Cepat Makan, Bisa Berbahaya

    PPKM level4 mulai diberlakukan. Pemerintah memberikan kelonggaran untuk Makan di tempat selama 20 menit.