PPDB Online SMA Negeri Dibuka, Banten Perluas Jalur Zonasi

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kabupaten Tangerang di Curug. Sejumlah orang tua siswa protes karena anaknya tak bisa masuk sekolah tersebut. TEMPO/Ayu Cipta

    Suasana Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kabupaten Tangerang di Curug. Sejumlah orang tua siswa protes karena anaknya tak bisa masuk sekolah tersebut. TEMPO/Ayu Cipta

    TEMPO.CO, Tangerang - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 2021 untuk jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Banten dibuka hari ini, Senin 21 Juni 2021. Ada empat jalur pendaftaran yang bisa ditempuh yakni jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orangtua dan jalur prestasi.

    Untuk jalur zonasi, Dinas Pendidikan Provinsi Banten menetapkan 60 persen dari kriteria minimal yang diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yakni 50 persen.

    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tabrani menyatakan cakupan jalur zonasi diperluas karena pertimbangan mengakomodir masyarakat yang tinggal  dekat dengan sekolah namun secara zonasi bukan wilayahnya.

    "Contohnya begini ada warga Paninggilan Ciledug, Kota Tangerang, yang rumahnya dekat dengan sekolah tapi masuk wilayah Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Tahun lalu tidak bisa karena terbentur zona. Mereka protes, maka tahun ini saya tetapkan bisa sepanjang warga ber-kartu tanda penduduk (KTP) Banten,"kata Tabrani kepada Tempo, Senin pagi.

    Dengan begitu meski berbeda wilayah kota/kabupaten sepanjang tempat tinggal dekat sekolah maka bisa masuk melalui jalur zonasi.

    Untuk itu pula Tabrani menyebutkan waktu  pendaftaran pun dibedakan hari dan tanggal. Dijadwalkan tanggal 21 hingga 23 Juni pendaftaran dibuka untuk jalur zonasi.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.