DKI Tak Tarik Rem Darurat, Wagub: Kewenangan di Pemerintah Pusat

Editor

Amirullah

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin malam, 21 Juni 2021. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan kebijakan penanggulangan Covid-19 kini ditentukan oleh pemerintah pusat. Itu sebabnya pemerintah DKI tak menarik rem darurat meski kasus Covid-19 melonjak.

"Dulu kewenangannya ada di daerah. Sekarang kewenangan ada di pusat, kan sesuai dengan aturan ya," kata dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin malam, 21 Juni 2021.

Pemerintah DKI pernah memutuskan menarik rem darurat atau emergency brake policy pada September 2020. Gubernur Anies Baswedan memutuskan menarik rem darurat karena kondisi wabah semakin tak terkendali.

Waktu itu, jumlah pasien terus bertambah. Bahkan, tingkat keterisian tempat tidur isolasi hampir mencapai 80 persen. Karena itulah, DKI yang tadinya menerapkan PSBB transisi harus memperketat PSBB mulai 14 September 2020. Kebijakan ini hanya berlaku kurang dari sebulan.

Kini tambahan kasus Covid-19 di Ibu Kota lebih dari empat ribu per hari, bahkan tembus lima ribu. Tingkat keterisian tempat tidur isolasi juga mencapai 90 persen dan ICU 81 persen.

Di kondisi ini, pemerintah DKI sudah menambah kapasitas tempat tidur isolasi dan ICU dari periode September 2020.

Riza menerangkan PPKM mikro yang ditetapkan pemerintah pusat bertujuan agar terbentuk harmonisasi kebijakan antar daerah, terutama di Jawa dan Bali dalam menanggulangi pandemi Covid-19. "Sehingga antara daerah saling menolong, bersinergi, dan berkoordinasi dengan baik," ucap politikus Partai Gerindra itu.






Transmart Tutup Gerai, karena Ikuti Perubahan Pola Belanja Masyarakat?

47 menit lalu

Transmart Tutup Gerai, karena Ikuti Perubahan Pola Belanja Masyarakat?

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan, langkah yang dilakukan Transmart menutup sejumlah gerai adalah strategi bisnis semata.


Inggris Kucurkan Dana Rp19,3 Triliun untuk Pembangunan MRT Fase 3

4 jam lalu

Inggris Kucurkan Dana Rp19,3 Triliun untuk Pembangunan MRT Fase 3

PT MRT Jakarta (Perseroda) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kerajaan Inggris dalam pembangunan MRT Fase 3 yang membentang dari Cikarang-Balaraja


Sorot Formula E, PSI: Masih Utang Rp 90 Miliar & Rp 560 Miliar APBD Kok Bilang Untung

22 jam lalu

Sorot Formula E, PSI: Masih Utang Rp 90 Miliar & Rp 560 Miliar APBD Kok Bilang Untung

PSI minta Jakpro segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau LPJ kegiatan Formula E pada legislatif.


Tahun Ini Dinas Bina Marga DKI Buka 10 Jalan Tembus Atasi Kemacetan

1 hari lalu

Tahun Ini Dinas Bina Marga DKI Buka 10 Jalan Tembus Atasi Kemacetan

Dinas Bina Marga DKI akan membuka 10 jalan tembus tahun ini untuk mengatasi kemacetan. Alokasikan anggaran Rp 200 miliar.


Heru Budi Hartono Sebut Pembebasan Lahan untuk Proyek Sodetan Ciliwung Sudah Tuntas

1 hari lalu

Heru Budi Hartono Sebut Pembebasan Lahan untuk Proyek Sodetan Ciliwung Sudah Tuntas

Heru Budi Hartono memastikan tidak ada lagi pembebasan lahan yang dilakukan untuk proyek sodetan Ciliwung karena masalah sudah tuntas.


Sri Mulyani Beberkan APBN jadi Andalan untuk Jawab Tantangan Ekonomi Global

1 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan APBN jadi Andalan untuk Jawab Tantangan Ekonomi Global

Sri Mulyani membeberkan bagaima Indonesia menghadapi tantangan global mulai dari pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina, hingga kenaikan inflasi.


Sengkarut Masalah Jakpro: Dugaan Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM, Penggelembungan Bayar Pajak Tanah

2 hari lalu

Sengkarut Masalah Jakpro: Dugaan Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM, Penggelembungan Bayar Pajak Tanah

PT Jakpro tengah diselimuti persoalan, mulai dari dugaan persekongkolan tender revitalisasi TIM hingga penggelembungan bayar pajak tanah.


Jokowi Cerita Kebingungannya di Awal Pandemi Covid-19 hingga Tolak Lockdown

2 hari lalu

Jokowi Cerita Kebingungannya di Awal Pandemi Covid-19 hingga Tolak Lockdown

Jokowi menyebut akibat kegagapan menangani pandemi, terjadi turbulensi ekonomi dan membuat pertumbuhan ekonomi jatuh.


Tetap Lakukan Karantina Kesehatan meski Pandemi Covid-19 Terkendali

2 hari lalu

Tetap Lakukan Karantina Kesehatan meski Pandemi Covid-19 Terkendali

Pakar mengatakan karantina kesehatan tetap perlu dilakukan meskipun pandemi COVID-19 telah terkendali secara penuh.


China Optimistis Pandemi Covid-19 Akan Segera Berakhir

2 hari lalu

China Optimistis Pandemi Covid-19 Akan Segera Berakhir

China yakin pandemi Covid-19 segera berakhir seiring dengan jumlah kasus positif dan kematian yang terus menurun.