Ikuti Aturan Pusat, DKI Jakarta Bakal Perketat Ketentuan PPKM Mikro

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin malam, 21 Juni 2021. TEMPO/Lani Diana

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin malam, 21 Juni 2021. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta bakal memperketat ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat aliias PPKM mikro mulai Selasa, 22 Juni 2021.

    Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan, pihaknya mengikuti keputusan pemerintah pusat.

    "Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Airlangga itu nanti kurang lebih yang akan kami tuangkan dalam Pergub," kata dia di Balai Kota, Senin malam, 21 Juni 2021.

    Sebelumnya, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengumumkan pemerintah akan memberlakukan penebalan atau penguatan PPKM mikro selama dua pekan pada 22 Juni-5 Juli 2021.

    ADVERTISEMENT

    Pemerintah membatasi kegiatan perkantoran di zona merah dengan jumlah pegawai bekerja di kantor maksimal 25 persen dari kapasitas. Sementara di luar zona merah berlaku WFH 50 persen dan WFO 50 persen.

    Kapasitas orang di tempat makan juga dibatasi paling banyak 25 persen. Jam operasional juga dipersingkat hingga pukul 20.00 WIB. Kemudian tempat ibadah dan area publik lainnya di zona merah harus ditutup.

    Kebijakan rinci pengetatan PPKM mikro ini akan dituangkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri.

    "Kami sedang menunggu Instruksi Mendagri sebagai rujukan atau landasan," ucap Riza.

    Di tengah PPKM Mikro, kasus Covid-19 di Indonesia, tak terkecuali Jakarta tengah melonjak. Hal ini terjadi pasca libur Lebaran 2021. Belum lagi varian baru Covid-19 mulai menyebar luas dan menginfeksi warga di Tanah Air.|

    Baca juga : Ditutup Mulai 21.00 sampai dengan 22.00 WIB.
    #Pakaimasker, #Cucitangan, #Jagajarak


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.