PSI Sebar 29 Posko PPDB di seluruh Jakarta, Temukan Banyak Kasus

Orang tua murid berkonsultasi terkait pendaftaran online Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 di Posko Pelayanan PPDB Jakarta Selatan, SMA Negeri 70 Bulungan, Jakarta, Senin, 21 Juni 2021.  TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Orang tua murid berkonsultasi terkait pendaftaran online Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 di Posko Pelayanan PPDB Jakarta Selatan, SMA Negeri 70 Bulungan, Jakarta, Senin, 21 Juni 2021. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, JakartaPartai Solidaritas Indonesia (PSI) turut mengawal proses Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB Jakarta 2021. Untuk itu, PSI Jakarta menyebar 29 posko PPDB di seluruh Jakarta sejak 7 - 30 Juni 2021.

“Ini tahun kedua kami membuka posko ini karena adanya permintaan dari masyarakat. Tahun lalu 82 warga terlayani sehingga tahun ini diminta untuk dibuka lagi,” ujar Sekretaris DPW PSI Jakarta Elva Farhi Qolbina melalui keterangan tertulisnya pada Selasa, 22 Juni 2021.

Penyebaran posko PPDB di 29 titik kecamatan di DKI Jakarta ini juga bertujuan mencegah kerumunan massa. Bahkan Elva menambahkan konsultasi juga dapat dilanjutkan secara online, sehingga warga tidak wajib hadir berkali-kali.

“Posko dibuka sejak hari pertama PPDB, kami turut menghadapi kacaunya server sehingga sistem sulit diakses,” ujar Elva.

Hasil pantauan PSI menunjukkan, banyak orang tua murid mengeluhkan proses administrasi yang cukup rumit dan sulit diikuti sehingga panduan posko PPDB sangat dibutuhkan.

Sosialisasi perubahan sejumlah ketentuan pada PPDB Online tahun ini juga minim. Belum lagi ada persaingan ketat untuk memperebutkan kuota kursi akibat daya tampung sekolah negeri yang terbatas.

“Tidak semua warga memiliki perangkat komputer maupun scanner di rumahnya sementara administrasi PPDB mensyaratkan berbagai lampiran dokumen. Warga khawatir keliru menginput data dan berakibat gagal meraih kursi,” tambah Elva.

Selain itu juga terdapat sejumlah kasus data yang belum tervalidasi. Pada satu kasus terdapat siswa yang terdaftar di sistem cekbansos Kemensos namun data tersebut tidak muncul di data PPDB sehingga data tidak bisa diinput jalur afirmasi data terpadu kesenjangan sosial.

“Banyak persoalan administrasi yang kami temui di lapangan sehingga siswa gagal mendaftar dan terancam kehilangan kuota kursi,” ujarnya. 

Elva menuturkan Posko PPDB PSI Jakarta akan terus mengawal tidak hanya pada pendaftaran, tetapi hingga penerimaan siswa di tahun ajaran 2021. “Semua akan terus kami kawal, yang tidak mendapatkan kursi kami dorong ke jalur prestasi ataupun sekolah swasta yang masuk pada program PPDB Bersama." 

ZEFANYA APRILIA | TD

Baca juga: Kekacauan PPDB Jalur Prestasi Menurut Orang Tua Murid








Pengamat Sebut Kurikulum Sekarang Lebih Simpel, Tak Perlu PPDB SD Bersyarat Calistung

4 jam lalu

Ilustrasi. TEMPO/Aditia Noviansyah
Pengamat Sebut Kurikulum Sekarang Lebih Simpel, Tak Perlu PPDB SD Bersyarat Calistung

Pengamat sebut Kurikulum Merdeka untuk SD kelas 1 lebih ditekankan kepada soft skill anak sehingga tak perlu lagi calistung untuk syarat masuk.


Dampak Dihapusnya Tes Calistung pada Guru dan Murid

5 jam lalu

Ilustrasi ibu mengajarkan anaknya membaca. shutterstock.com
Dampak Dihapusnya Tes Calistung pada Guru dan Murid

PB PGRI menyatakan kebijakan menghapus calistung saat PPDB SD perlu diimbangi kompetensi guru. Bagaimana dengan siswa?


Mengapa Nadiem Hapus Tes Calistung Masuk SD di PPDB? Ini Alasannya

2 hari lalu

Para siswa saat mengikuti pelatihan menulis di bawah bimbingan penulis buku Fayanna Ailisha Davianny di SDN Anyelir 1, Kota Depok, Selasa 25 Oktober 2022. Acara ini merupakan bagian dari perayaan Bulan Bahasa dan Sastra 2022 yang bertujuan untuk mengasah kemampuan literasi pada anak. TEMPO/ Gunawan Wicaksono
Mengapa Nadiem Hapus Tes Calistung Masuk SD di PPDB? Ini Alasannya

Nadiem meminta satuan pendidikan untuk menghilangkan tes baca, tulis, dan hitung (calistung) dari proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)


Pencairan Bansos DKI Kerap Molor, Politikus PSI Minta Sudah Diterima Warga Sebelum Lebaran 2023

2 hari lalu

Petugas melayani warga yang membeli bahan pangan bersubsidi di RPTRA Amir Hamzah, Pegangsaan, Menteng, Jakarta, Kamis 10 Februari 2022. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas KPKP melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat bagi pemegang KJP Plus, lansia, penyandang disabilitas, buruh ber-KTP DKI, dan guru non-PNS setiap bulannya yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan murah berkualitas seperti beras, susu, daging, ikan kembung, dan telur. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Pencairan Bansos DKI Kerap Molor, Politikus PSI Minta Sudah Diterima Warga Sebelum Lebaran 2023

Politikus PSI mengungkap pencairan bansos DKI kerap molor. Pemprov DKI diminta mencairkan bantuan tersebut sebelum Lebaran 2023 tiba.


3 Anggota DPRD DKI Beda Fraksi Tanggapi Pengangkatan Komisaris LRT Jakarta, Azas: Berarti yang Memperhatikan Saya Banyak

4 hari lalu

Ketua Forum Warga Kota (Fakta), Azas Tigor Nainggolan menunjukkan surat pelaporan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan 656 bus Transjakarta, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta (24/2). TEMPO/Dhemas Reviyanto
3 Anggota DPRD DKI Beda Fraksi Tanggapi Pengangkatan Komisaris LRT Jakarta, Azas: Berarti yang Memperhatikan Saya Banyak

Azas Tigor Nainggolan tanggapi kritik yang dilontarkan sejumlah anggota Fraksi DPRD DKI Jakarta atas pengangkatannya sebagai Komisaris LRT Jakarta


Cari Keadilan Matinya Anjing JJ, LBH PSI Laporkan Petshop di Depok ke Polisi

4 hari lalu

Juru bicara PSI Francine Widjojo. Foto : Instagram
Cari Keadilan Matinya Anjing JJ, LBH PSI Laporkan Petshop di Depok ke Polisi

LBH PSI akan mendampingi pemilik anjing melaporkan sebuah petshop di Depok ke Polres Merto Depok, Senin, 27 Maret 2023.


Politikus PSI Sebut Heru Budi Tepat Angkat Azas Tigor Nainggolan jadi Komisaris LRT Jakarta

5 hari lalu

Ketua Forum Warga Kota (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan ditunjuk Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono sebagai Komisaris PT LRT Jakarta pada 21 Maret 2023./Dok. Probadi
Politikus PSI Sebut Heru Budi Tepat Angkat Azas Tigor Nainggolan jadi Komisaris LRT Jakarta

PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono dan para pemegang saham PT LRT Jakarta menunjuk Azas Tigor Nainggolan sebagai salah satu komisaris


Marak Pejabat Negara Berperilaku Hedon, PSI Sebut pentingnya Pengesahan RUU Perampasan Aset

6 hari lalu

Ketua KPK Firli Bahuri memberikan pemaparan dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 Maret 2022. KPK meminta Komisi III DPR segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Penyadapan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Marak Pejabat Negara Berperilaku Hedon, PSI Sebut pentingnya Pengesahan RUU Perampasan Aset

PSI mendorong agar RUU Perampasan Aset segera disahkan oleh DPR. Hal ini merupakan kebutuhan mendesak di tengah banyaknya pejabat negara pamer harta.


Profil Faldo Maldini: Eks Ketua BEM UI, Kader PAN dan PSI, Kini Staf Khusus Mensesneg

6 hari lalu

Faldo Maldini. twitter.com
Profil Faldo Maldini: Eks Ketua BEM UI, Kader PAN dan PSI, Kini Staf Khusus Mensesneg

Faldo Maldini kerap balas kritikan BEM UI kepada pemerintah. Padahal dulu ia pernah jabat Ketua BEM UI, kini jadi Staf khusus Mensesneg dan kader PSI.


Cegah Stunting, Politisi Muda PSI Ajak Makan Satu Butir Telur Setiap Hari

7 hari lalu

Cegah Stunting, Politisi Muda PSI Ajak Makan Satu Butir Telur Setiap Hari

Pentingnya pemenuhan gizi anak untuk tumbuh kembang anak kedepannya.