PSI Sebar 29 Posko PPDB di seluruh Jakarta, Temukan Banyak Kasus

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Orang tua murid berkonsultasi terkait pendaftaran online Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 di Posko Pelayanan PPDB Jakarta Selatan, SMA Negeri 70 Bulungan, Jakarta, Senin, 21 Juni 2021.  TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Orang tua murid berkonsultasi terkait pendaftaran online Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022 di Posko Pelayanan PPDB Jakarta Selatan, SMA Negeri 70 Bulungan, Jakarta, Senin, 21 Juni 2021. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, JakartaPartai Solidaritas Indonesia (PSI) turut mengawal proses Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB Jakarta 2021. Untuk itu, PSI Jakarta menyebar 29 posko PPDB di seluruh Jakarta sejak 7 - 30 Juni 2021.

    “Ini tahun kedua kami membuka posko ini karena adanya permintaan dari masyarakat. Tahun lalu 82 warga terlayani sehingga tahun ini diminta untuk dibuka lagi,” ujar Sekretaris DPW PSI Jakarta Elva Farhi Qolbina melalui keterangan tertulisnya pada Selasa, 22 Juni 2021.

    Penyebaran posko PPDB di 29 titik kecamatan di DKI Jakarta ini juga bertujuan mencegah kerumunan massa. Bahkan Elva menambahkan konsultasi juga dapat dilanjutkan secara online, sehingga warga tidak wajib hadir berkali-kali.

    “Posko dibuka sejak hari pertama PPDB, kami turut menghadapi kacaunya server sehingga sistem sulit diakses,” ujar Elva.

    Hasil pantauan PSI menunjukkan, banyak orang tua murid mengeluhkan proses administrasi yang cukup rumit dan sulit diikuti sehingga panduan posko PPDB sangat dibutuhkan.

    Sosialisasi perubahan sejumlah ketentuan pada PPDB Online tahun ini juga minim. Belum lagi ada persaingan ketat untuk memperebutkan kuota kursi akibat daya tampung sekolah negeri yang terbatas.

    “Tidak semua warga memiliki perangkat komputer maupun scanner di rumahnya sementara administrasi PPDB mensyaratkan berbagai lampiran dokumen. Warga khawatir keliru menginput data dan berakibat gagal meraih kursi,” tambah Elva.

    Selain itu juga terdapat sejumlah kasus data yang belum tervalidasi. Pada satu kasus terdapat siswa yang terdaftar di sistem cekbansos Kemensos namun data tersebut tidak muncul di data PPDB sehingga data tidak bisa diinput jalur afirmasi data terpadu kesenjangan sosial.

    “Banyak persoalan administrasi yang kami temui di lapangan sehingga siswa gagal mendaftar dan terancam kehilangan kuota kursi,” ujarnya. 

    Elva menuturkan Posko PPDB PSI Jakarta akan terus mengawal tidak hanya pada pendaftaran, tetapi hingga penerimaan siswa di tahun ajaran 2021. “Semua akan terus kami kawal, yang tidak mendapatkan kursi kami dorong ke jalur prestasi ataupun sekolah swasta yang masuk pada program PPDB Bersama." 

    ZEFANYA APRILIA | TD

    Baca juga: Kekacauan PPDB Jalur Prestasi Menurut Orang Tua Murid


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.