TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera membenahi praktik 3T (Tracing, Testing, Treatment) untuk mengendalikan Covid-19.
Ketua Fraksi PSI DPRD Jakarta Idris Ahmad mengatakan saat ini kondisi Jakarta semakin genting, dengan jumlah kasus Covid-19 aktif mencapai 30.142 kasus. Penambahan kasus harian juga semakin mengkhawatirkan, dengan rekor tertinggi 5.582 kasus.
“Di kondisi genting seperti ini kepemimpinan Gubernur Anies diuji, apabila tidak dilakukan tindakan segera maka fasilitas kesehatan akan kesulitan menghadapi peningkatan pasien yang semakin tak terkendali,” ujar Idris Ahmad melalui keterangan tertulisnya pada Selasa, 22 Juni 2021.
Fraksi PSI mengamati praktik 3T di Jakarta mulai longgar. Apalagi saat ini Jakarta sedang menghadapi virus corona varian delta yang memiliki daya infeksi dua kali lebih kuat.
Idris membeberkan tiga faktor yang memperburuk kondisi lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta, yakni:
1. Lemahnya penerapan Tracing kasus Covid-19
Saat ini Pemprov DKI tidak memiliki jumlah tenaga tracer yang cukup untuk melakukan pelacakan kasus, yaitu hanya sekitar 2-3 orang di setiap puskesmas. Padahal dibutuhkan paling tidak 5 orang petugas tracer di setiap puskesmas kelurahan.
Untuk itu Idris meminta Pemprov DKI segera melakukan rekrutmen tenaga medis secara terbuka baik dari dalam maupun luar daerah untuk membantu fasilitas kesehatan di DKI Jakarta.
2. Rendahnya kapasitas Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi (Labkesda)
Kapasitas tes Labkesda yang masih rendah, jauh dibandingkan rekomendasi WHO. Saat ini, Labkesda hanya mampu mengakomodir 30 persen kebutuhan testing harian, dan positivity rate bahkan melonjak hingga 33,6 persen pekan ini.
Idris meminta Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kapasitas labkesda sebagai lab kunci dalam kegiatan tracing di Puskesmas, dari sebelumnya 2500-3000 per hari menjadi lima kali lipat yaitu 15.000 per hari. Konsekuensinya, Pemprov DKI juga harus memperkuat anggaran dan sumber daya Puskesmas untuk melakukan tes massal dan pelacakan kasus.
3. Terbatasnya Kamar Isolasi dan Ruang Intensif
Idris menyebut penambahan tempat tidur isolasi dan ruang intensif di Jakarta belum maksimal dan tidak sebanding dengan lonjakan kasus yang ada. Jika melihat data, Pemprov DKI hanya mampu melakukan penambahan tempat tidur isolasi sebanyak 7510 dan ruang intensif sebanyak 824. Sehingga, beberapa rumah sakit umum daerah (RSUD) kewalahan dan terpaksa harus menolak pasien.
Untuk itu Idris meminta Pemprov DKI segera membuka segera Rumah Sakit Darurat atau RS lapangan dengan menggunakan aula kosong, atau Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) sebagai ruang isolasi bagi pasien positif dan suspek.
“Jangan puas hanya menyebutkan Jakarta masuk fase genting, tapi tidak ada langkah konkrit dan krusial yang diambil dan dilakukan. Ini saatnya kepemimpinan Anies Baswedan diuji, jangan sampai masyarakat jadi korban,” kata Idris.
ZEFANYA APRILIA | TD
Baca juga: Ketua DPRD DKI Sentil Anies Baswedan Lewat Pantun, Soal Cita-Cita
