Ketua DPRD DKI Sebut Anies Baswedan Lakukan Manuver Menuju Pilpres 2024

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi saat ditemui usai rapat paripurna di DPRD DKI, Rabu 23 September 2020. Tempo/Taufiq Siddiq

    Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi saat ditemui usai rapat paripurna di DPRD DKI, Rabu 23 September 2020. Tempo/Taufiq Siddiq

    TEMPO.CO, Jakarta- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menjelaskan soal sindirannya kepada Gubernur Anies Baswedan melalui pantun dalam rapat paripurna peringatan HUT DKI Ke-494 hari ini, Selasa, 22 Juni 2021.

    Cita-cita yang dimaksud, kata Prasetyo, adalah menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

    "Sah-sah saja (ingin maju sebagai capres). Tapi beresin dulu dong masalah di Jakarta. Itu yang saya sedikit menyinggung gubernur," ujar Prasetio saat ditemui di kantornya.

    Pantun yang dimaksud berbunyi, "Beli baja di Pantai Carita. Buat rehab rumah tua. Boleh saja punya cita-cita. Tapi selesaikan dulu masalah di Jakarta." Prasetio Edi Marsudi menyampaikan pantun itu sebelum menutup rapat paripurna.

    ADVERTISEMENT

    Menurut politikus PDIP itu, maju ke kontestasi pemilihan presiden merupakan hak warga negara Indonesia. Namun, kata dia, Anies perlu fokus terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan di Ibu Kota.

    Salah satunya adalah kasus Covid-19 yang kini tengah mengalami lonjakan signifikan. Pemerintah daerah, lanjut Prasetio, perlu hadir di tengah masyarakat untuk terus menjelaskan bahaya Covid-19.

    Selain itu, Prasetio menilai Anies Baswedan telah melakukan manuver menuju pencalonan presiden 2024 dengan berkunjung ke berbagai daerah, salah satunya saat berjumpa dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Sumedang, Jawa Barat. "Dia (Anies) makan bareng Ridwan Kamil. Padahal Jakarta sedang prihatin dengan Covid-19," ujar Prasetyo.

    Baca juga: Ketua DPRD DKI Sentil Anies Baswedan Lewat Pantun pada HUT DKI Jakarta ke-494

    ADAM PRIREZA


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.