Warga KTP Luar DKI Kini Bisa Dapat Vaksin Covid-19 di Jakarta

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi vaksin Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ilustrasi vaksin Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Warga yang memiliki KTP non DKI Jakarta kini bisa mendapat vaksin Covid-19 di Ibu Kota. Untuk mendapatkannya, masyarakat bisa datang ke lokasi sentra vaksinasi atau mendaftar lewat aplikasi Jakarta Kini atau Jaki.

    "Bisa isi aplikasi JAKI, bisa bawa surat keterangan RT atau kantornya, langsung datang juga tidak apa-apa," kata Pelaksana tugas Wali Kota Jakarta Selatan Isnawa Adji pada Rabu, 23 Juni 2021.

    Ia mengatakan, pilihan tersebut untuk memberikan kemudahan dan mempercepat vaksinasi di Jakarta. Sebab, banyak penduduk yang memiliki KTP non DKI banyak bermukim di Jakarta.

    Sejumlah mahasiswa saat mengikuti tahap observasi usai disuntikkan vaksin COVID-19 Sinovac di Sentra Vaksinasi COVID-19 Indonesia Bangkit, Universitas Pancasila, Jakarta, Selasa, 22 Juni 2021. Universitas Pancasila membuka layanan Vaksinasi Covid-19 gratis untuk Sivitas Akademika Universitas Pancasila dan masyarakat Umum yang berdomisili di DKI Jakarta hingga 8 Juli setiap hari Senin - kamis pukul 09.00 - 13.00 WIB. TEMPO/M Taufan Rengganis

    ADVERTISEMENT

    Salah satu kecamatan yang menggelar vaksinasi massal untuk warga KTP non DKI adalah di Cilandak.

    Camat Cilandak Mundari mengatakan, warga Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi bisa melakukan vaksinasi Covid-19 di tempatnya. Mereka tak perlu melengkapi surat keterangan domisili atau surat keterangan kerja.

    Warga Jabodetabek juga bisa langsung mendatangi sentra vaksinasi untuk langsung disuntik vaksin, menyesuaikan slot yang tersedia. Sedangkan bagi warga di luar KTP DKI Jakarta dan kawasan Bodetabek, tetap harus melengkapi surat keterangan kerja dari perusahaan yang beroperasi di Jakarta.

    Sebelumnya banyak masyarakat yang mengeluhkan sulitnya melakukan vaksinasi karena harus melengkapi berbagai dokumen yang dianggap merepotkan seperti salah satunya adalah keterangan domisili.

    Menurut Juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, surat keterangan domisili diperlukan pemerintah untuk keperluan akuntabilitas pengeluaran vaksin. Selain itu, distribusi vaksin Covid-19 hingga saat ini masih berdasarkan jumlah penduduk di suatu provinsi.

    #jagajarak #pakaimasker #cucitangan

    Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Usia 18 Tahun ke Atas di Jaksel Sudah 126 Ribu Orang


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti Istilah Kebijakan Pemerintah Atasi Covid-19, dari PSBB sampai PPKM

    Simak sejumlah istilah kebijakan penanganan pandemi Covid-19, mulai dari PSBB hingga PPKM, yang diciptakan pemerintah sejak 20 April 2020.