Aziz Yanuar: Vonis Yang Masuk Akal untuk Rizieq Shihab Hanya Bebas Murni

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kuasa hukum Rizieq Shihab, Aziz Yanuar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 27 Mei 2021. TEMPO/M YUSUF MANURUNG

    Kuasa hukum Rizieq Shihab, Aziz Yanuar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 27 Mei 2021. TEMPO/M YUSUF MANURUNG

    TEMPO.CO, Jakarta - Tim penasihat hukum Rizieq Shihab, Aziz Yanuar, mengatakan hanya ada dua putusan yang masuk akal untuk kliennya dalam perkara dugaan penyebaran berita bohong di Rumah Sakit Ummi, Bogor.

    "Yaitu bebas murni dan lepas dari tuntutan hukum," kata Aziz kepada Tempo, Rabu, 23 Juni 2021.

    Rizieq Shihab dan menantunya, Muhammad Hanif Alatas serta Direktur Utama Rumah Sakit Ummi, Andi Tatat, akan menghadapi sidang putusan dalam perkara ini Kamis, 24 Juni 2021. Putusan akan dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Timur yang dipimpin Khatwanto.

    Rizieq Shihab membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis 10 Juni 2021. Dok. pengacara

    ADVERTISEMENT

    Jaksa menuntut Rizieq dengan penjara selama enam tahun atas perkara RS Ummi Bogor ini. Pria yang akrab disapa Habib Rizieq itu dinilai terbukti melakukan pidana sesuai Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara Andi Tatat dan Muhammad Hanif Alatas dituntut selama dua tahun penjara dengan herat pasal yang sama seperti Rizieq.

    Jaksa mendakwa Rizieq Shihab menyampaikan berita bohong terkait hasil tes PCR yang dijalaninya di Rumah Sakit Ummi. Tindakan itu kemudian dituding menyebabkan keonaran di tengah masyarakat dengan munculnya berbagai unjuk rasa, baik yang pro maupun kontra.

    Baca juga: Pendukung Rizieq Shihab Bakal ke PN Jaktim, Pengacara: Tanggung Jawab Jaksa

    M YUSUF MANURUNG


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.