Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggaran Belanja Tidak Terduga DKI Tinggal Rp 84 Miliar, BPKD: Ini Angka Kritis

image-gnews
Petugas menyiapkan ranjang lipat di salah satu ruangan Masjid Raya KH Hasyim Asy'ari, Jakarta Barat, Rabu, 23 Juni 2021. Pemprov DKI Jakarta mempersiapkan Masjid Raya KH Hasyim Asy'ari sebagai tambahan lokasi isolasi mandiri bagi pasien Covid-19 berstatus orang tanpa gejala (OTG). TEMPO/ Hilman Fathurrahman W
Petugas menyiapkan ranjang lipat di salah satu ruangan Masjid Raya KH Hasyim Asy'ari, Jakarta Barat, Rabu, 23 Juni 2021. Pemprov DKI Jakarta mempersiapkan Masjid Raya KH Hasyim Asy'ari sebagai tambahan lokasi isolasi mandiri bagi pasien Covid-19 berstatus orang tanpa gejala (OTG). TEMPO/ Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri mengatakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) tahun ini hanya tersisa Rp 84,76 miliar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan total anggaran BTT Rp 2,13 triliun dalam APBD DKI 2021.

"Angka ini adalah termasuk angka kritis," kata dia dalam rapat dengan Komisi C DPRD DKI, Rabu, 23 Juni 2021.

Edi menjelaskan sebanyak Rp 1,94 triliun anggaran BTT digeser untuk belanja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membutuhkan. Setelah dipotong anggaran pengalihan, jumlah anggaran BTT  tersisa Rp 186,3 miliar.

Pemerintah DKI lantas menggunakan Rp 48,54 miliar untuk penanganan pandemi Covid-19. Anggaran tersebut dipakai oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Rp 13,02 miliar), Dinas Sosial (Rp 10,27 miliar), Inspektorat (Rp 5,8 miliar), dan BPBD (933,55 juta).

Anggaran BTT juga digunakan Dinas Lingkungan Hidup (Rp 502,49 juta), Satpol PP (Rp 17,3 miliar), dan Dinas Perhubungan (Rp 678,43 juta).

Edi berujar, saat ini BPKD sudah menerima permohonan penggunaan anggaran BTT senilai Rp 53 miliar. BPKD memasukkan anggaran ini dalam rencana penggunaan saldo BTT.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anggaran ini diajukan Dinas Sosial dan Dinas Perhubungan untuk pembelian konsumsi bagi orang tanpa gejala (OTG), tenaga kesehatan, petugas lapangan, serta sarana dan prasarana posko.

Inspektorat DKI telah menyetujui permohonan anggaran tersebut. "Dalam minggu ini atau pekan depan RP 53 miliar akan kami keluarkan," ucap dia.

Dengan pencairan permohonan tersebut, BTT DKI tahun ini tersisa Rp 84,76 miliar. Edi menduga akan ada pergeseran anggaran BTT kedua kalinya. "Angka Rp 84 miliar ini nanti pasti kurang," ujar dia.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menetapkan anggaran Belanja Tidak Terduga tahun ini sekitar Rp 5 triliun. Namun karena ada pergeseran, nilainya menjadi hanya Rp 2,13 triliun. Gubernur Anies Baswedan, menurut dia, telah bersurat kepada Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi untuk perubahan tersebut.

Baca juga: DPRD Perkirakan Anggaran Penanggulangan Covid-19 DKI Kurang Rp 400 miliar

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

1 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 April 2023. Prasetyo diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, tahun 2018-2019. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.


Jokowi Resmikan Jalan Inpres di Gorontalo Senilai Rp 161 Miliar: Di Sini Ada Produksi Kelapa, Jagung..

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo pada Senin, 22 April 2024, meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah di Provinsi Gorontalo. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Resmikan Jalan Inpres di Gorontalo Senilai Rp 161 Miliar: Di Sini Ada Produksi Kelapa, Jagung..

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan pembangunan jalan daerah di Provinsi Gorontalo pada hari ini, Senin, 22 April 2024.


7 Fakta Bandara Panua Pohuwato yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

3 hari lalu

Bandara Panua Pohuwato. Dok: Kemenhub
7 Fakta Bandara Panua Pohuwato yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato pada hari ini, Senin, 22 April 2024. Berikut 7 fakta Bandara Panua Pohuwato, Gorontalo.


Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

3 hari lalu

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie memantau TPS terdampak banjir di Kompleks  Maharta, Pondok Aren, Rabu 14 Februari 2024. Tempo/Muhammad Iqbal
Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.


Jokowi Resmikan Bandara Panua Pohuwato Senilai Rp 437 Miliar

3 hari lalu

Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, pada Senin, 22 April 2024. Foto Tangkap Layar YouTube Sekretariat Presiden
Jokowi Resmikan Bandara Panua Pohuwato Senilai Rp 437 Miliar

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan bandara Panua Pohuwato, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, pada hari ini, Senin, 22 April 2024.


Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

8 hari lalu

Sejumlah pemudik turun dari bus setibanya di Terminal Bus Terpadu Pulo Gebang, Jakarta, Senin 15 April 2024. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta mengalami penurunan yang sebelumnya pada tahun 2023 sebanyak 25.918 orang menjadi 10 ribu - 15 ribu orang usai Lebaran 2024. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.


Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan

9 hari lalu

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2023 di Menko Perekonomian, Jakarta, Senin, 5 Februari 2024. Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi 2023 mencapai 5,05 persen atau lebih rendah dibandingkan tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Imbas Serangan Iran ke Israel, Pemerintah akan Evaluasi Anggaran Subsidi BBM 2 Bulan ke Depan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal imbas serangan Iran ke Israel terhadap harga minyak dunia. Ia mengatakan pemerintah akan memonitor kondisi selama dua bulan ke depan sebelum membuat keputusan ihwal anggaran subsidi bahan bakar minyak atau BBM.


Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

13 hari lalu

Shinta Widjaja Kamdani, CEO Sintesa Group.
Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menanggapi soal keputusan pemerintah menjaga defisit APBN 2025 di bawah 3 persen.


Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

18 hari lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.


Sri Mulyani Sebut Tidak Ada Perbedaan Belanja Bansos 2024 dengan Tahun sebelumnya

20 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara buka bersama di Aula AA Maramis  Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Sri Mulyani Sebut Tidak Ada Perbedaan Belanja Bansos 2024 dengan Tahun sebelumnya

Sri Mulyani mengatakan realisasi bansos Kemensos terbilang rendah pada periode Januari-Februari 2023.