Kritikan BEM UI Kepada Jokowi dan Kilas Balik Badan Eksekutif Mahasiswa

Reporter

Anggota BEM Universitas Indonesia (UI) menunjukkan berbagai poster saat menggelar aksi protes di depan gedung Rektorat UI, Depok, Jawa Barat, Senin, 8 Juli 2019. Berbagai kebijakan yang diprotes antara lain, kenaikan BOP (Biaya Operasional Pendidikan) Non-Reguler dan semester pendek, penertiban hewan, perubahan peraturan pelayanan kesehatan di Klinik Satelit Makara UI, hingga kebijakan secure parking yang dinilai masih prematur. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Meme Presiden Jokowi yang diunggah oleh akun Instagram Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI dua hari lalu, membuat mereka mendapatkan panggilan dari pihak Rektorat UI. Meme tersebut menyebutkan Jokowi sebagai The King of Lip Service. Dalam postingan tersebut BEM UI mengkritik Jokowi yang kerap kali mengobral janji.

Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya. Semua mengindikasikan bahwa perkataan yang dilontarkan tidak lebih dari sekadar bentuk "lip service" semata,” tulis akun @bemui_official.

Sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia sudah tidak bisa dipungkiri lagi track record-nya, berbagai aksi besar mulai dari aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI pada 10-13 Januari 1966 yang melahirkan Tritura, aksi mahasiswa pada 1998 ketika menurunkan Presiden Soeharto, hingga aksi mahasiswa 2020 lalu yang menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibuslaw.

Berkaca dari aksi-aksi besar yang dilakukan oleh para mahasiswa, mereka menjadi pengontrol terhadap negara dan memiliki sifat independensi yang tinggi. Hal ini juga diimplementasikan dalam organisasi intra kampus, salah satunya BEM. Prinsip gerakan independensi ini sudah terbentuk sejak 1950-an.

Sebelum menjadi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, organisasi ini disebut sebagai Dewan Mahasiswa atau yang lebih dikenal sebagai Dema. Menukil kanal BEM Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM, bemu.umm.ac.id, Dema dibentuk sebagai sebagai wadah belajar berpolitik karena berfungsi sebagai student government.

Seiring berjalannya waktu, semangat untuk mempelajari politik semakin menggebu-gebu dan membuat para mahasiswa tidak ingin terjerumus ke dalam politik praktis. Oleh sebab itu, banyak gerakan-gerakan mahasiswa yang muncul di Indonesia dan melakukan berbagai macam aksi salah satu aksi yang cukup sporadis ketika mahasiswa meminta Sukarno untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI akibat tragedi G 30 S/PKI.

Namun, Daoed Joeseof—Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Indonesia saat itu—mengeluarkan kebijakan melalui Surat Keputusan No. 0156/U/1978 untuk mengembalikan fungsi mahasiswa sebagai kaum intelektual yang berpegang teguh pada tradisi keilmuan. Hal ini juga disebut sebagai NKK atau Normalisasi Kehidupan Kampus.

Sejak keluarnya SK tersebut, Dema dibubarkan dan kampus hanya memiliki Senat Mahasiswa yang tidak lagi memiliki fungsi eksekutif dan untuk jabatan tertinggi hanya terdapat di tingkat fakultas. Kebijakan untuk memberikan ruang bagi mahasiswa kembali dibuka setelah Fuad Hassan menjabat sebagai Mendikbud dengan memperbolehkan mahasiswa untuk membuat Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi atau SMPT. Namun, SMPT hanya berguna sebagai wadah kordinasi untuk Ketua Senat yang ada di setiap fakultas.

SMPT hanya bertahan hingga Soharto lengser dari jabatannya atau setelah reformasi. Setelah itu senat hanya berfungsi sebagai legislatif dan memiliki kebijakan berbeda dengan Dema yang mengemban fungsi eksekutif. Setelah reformasi, Dema juga kerap berubah nama menjadi BEM yang kita kenal seperti sekarang ini. Kedua lembaga ini juga dipilih langsung saat pemilihan umum mahasiswa.

Dalam melakukan pergerakan, para mahasiswa yang menyampaikan pendapatnya kerap kali mendapatkan persekusi dari berbagai pihak mulai dari pukulan hingga ancaman pembunuhan. Di era digital, kejahatan cyber acap kali diterima aktivis mahasiswa. Salah satunya kasus BEM UI yang mengkritk Jokowi sebagai The King of Lip Service.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra yang mengatakan peretasan terhadap akun WhatsApp dan media sosial menyasar beberapa pengurus. Ia pun mengecam aksi tersebut. Berbagai macam peretasan dilakukan yang menyasar akun Whatsapp hingga Telegram anggota BEM UI.

GERIN RIO PRANATA 

Baca: Panggil BEM UI Usai Poster Jokowi, Rektorat Dinilai Tak Demokratis






Profil Sudirman Said Ketua Tim Anies Baswedan di Pilpres 2024, Mantan Menteri ESDM Jokowi

40 menit lalu

Profil Sudirman Said Ketua Tim Anies Baswedan di Pilpres 2024, Mantan Menteri ESDM Jokowi

Sudirman Said menjadi Ketua Tim Kecil yang menyiapkan Koalisi Perubahan untuk menyokong Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Ini profilnya.


YLKI Sebut Larangan Penjualan Rokok Ketengan Bakal Mengikis Dua Hal Ini

16 jam lalu

YLKI Sebut Larangan Penjualan Rokok Ketengan Bakal Mengikis Dua Hal Ini

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyebut kebijakan larangan penjualan rokok ketengan akan mengikis dua hal.


Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi di Gugatan Polusi Jakarta & Demokrat DKI Kukuh Anies Baswedan Berwapres AHY

22 jam lalu

Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi di Gugatan Polusi Jakarta & Demokrat DKI Kukuh Anies Baswedan Berwapres AHY

Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi dari Gugatan Atas Polusi Udara Jakarta & Demokrat DKI Berkukuh AHY Cawapres Anies Baswedan.


Rencana Mobil Esemka Dipamerkan di IIMS 2023, Pernah Jadi Mobil Dinas Jokowi

22 jam lalu

Rencana Mobil Esemka Dipamerkan di IIMS 2023, Pernah Jadi Mobil Dinas Jokowi

Mobil Esemka akan turut di pameran otomotif Indonesia International Motor Show atau IIMS 2023. Begini kilas balik mobil yang digagas Jokowi.


Gugatan Warga Atas Polusi Udara Jakarta, Tim Advokasi Serahkan Kontra Memori Kasasi Jokowi

1 hari lalu

Gugatan Warga Atas Polusi Udara Jakarta, Tim Advokasi Serahkan Kontra Memori Kasasi Jokowi

Tim advokasi menilai kasasi Presiden Jokowi menunjukkan arogansi pemerintah yang engan memenuhi udara bersih bagi warganya.


Cara Buat Link WhatsApp Call Mirip Link GMeet dan Zoom tanpa Aplikasi

1 hari lalu

Cara Buat Link WhatsApp Call Mirip Link GMeet dan Zoom tanpa Aplikasi

Sekarang WhatsApp menyediakan fitur baru dimana Anda bisa melakukan WhatsApp Call menggunakan link yang mirip seperti GMeet atau Zoom.


Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, hingga Jokowi Bersaing dalam Musra

1 hari lalu

Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, hingga Jokowi Bersaing dalam Musra

Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto bersaing ketat dalam 16 Musra yang telah digelar. Keduanya disebut sama-sama menang di 4 provinsi.


PSI Apresiasi Postur APBN 2023, Dinilai Dukung Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

1 hari lalu

PSI Apresiasi Postur APBN 2023, Dinilai Dukung Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

PSI mengapresiasi postur APBN 2023 karena dinilai mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia


Yakin Kereta Cepat Segera Beroperasi, Stafsus Erick Thohir: Sudah Ada Komitmen Jokowi dan Xi Jinping

1 hari lalu

Yakin Kereta Cepat Segera Beroperasi, Stafsus Erick Thohir: Sudah Ada Komitmen Jokowi dan Xi Jinping

Staf Khusus Erick Thohir, Arya Sinulingga, mengatakan masalah pembengkakan biaya atau cost overrun tidak akan mengganggu target operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).


Jokowi Sebut Penghapusan Gubernur Perlu Kajian, Cak Imin: PKB Segera Bawa Kajian ke Baleg DPR

1 hari lalu

Jokowi Sebut Penghapusan Gubernur Perlu Kajian, Cak Imin: PKB Segera Bawa Kajian ke Baleg DPR

Jokowi merespon usulan Muhaimin Iskandar soal penghapusan jabtan gubernur