Kapolda Metro Jaya Nyatakan Siap Laksanakan PPKM Darurat di Jakarta

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Muhammad Fadil Imran menunjukkan barang bukti saat rilis kasus penindakan pungutan liar dan premanisme di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 17 Juni 2021. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penindakan pungutan liar dan premanisme di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang melibatkan empat kelompok dengan total 24 tersangka hingga merugikan ratusan sopir truk kontainer dengan total kerugian mencapai Rp 177.349.500. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Muhammad Fadil Imran menunjukkan barang bukti saat rilis kasus penindakan pungutan liar dan premanisme di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 17 Juni 2021. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penindakan pungutan liar dan premanisme di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang melibatkan empat kelompok dengan total 24 tersangka hingga merugikan ratusan sopir truk kontainer dengan total kerugian mencapai Rp 177.349.500. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mohammad Fadil Imran menyatakan  siap melaksanakan PPKM Darurat di Jakarta, jika telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. PPKM Darurat ini diberlakukan untuk menekan penyebaran virus Covid-19 varian delta yang menular dengan cepat. 

    "Nanti kami tunggu penjelasan pemerintah pusat. Yang jelas kami siap melaksanakan," ujar Kapolda Metro Jaya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Juni 2021. 

    Fadil mengatakan, Polda Metro Jaya saat ini masih fokus melaksanakan vaksinasi Covid-19 kepada warga Jakarta. Ia mengklaim dalam sehari Polda Metro Jaya dapat melakukan vaksinasi kepada 1.500 orang. 

    Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menyusul meningkatnya kasus Covid-19 di Jakarta dan beberapa provinsi lain. Berbeda dengan PPKM Mikro yang aturan dasarnya mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 14 Tahun 2021, PPKM Darurat belum mempunyai aturan yang melandasi.

    ADVERTISEMENT

    Meskipun demikian, kebijakan ini dilakukan untuk menekan angka penyebaran Covid-19, namun dengan skala yang lebih besar ketimbang PPKM Mikro, persis seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

    PPKM Darurat merupakan istilah lain dari pembatasan dengan cakupan daerah lebih luas yang masih memungkinkan masyarakatnya untuk beraktivitas secara terbatas di luar ruangan. PPKM Darurat bukanlah lockdown, melainkan pembatasan di berbagai sektor.

    PPKM Darurat menekan jam produktif di berbagai tempat kegiatan ekonomi, mengatur mobilisasi masyarakat, dan pelaksanaan kegiatan ekonomi. PPKM Darurat tidak dapat disamakan dengan lockdown karena pemerintah masih memperbolehkan masyarakat melakukan perjalanan luar daerah dengan syarat sudah divaksinasi dan menyertakan hasil swab PCR.

    #Cucitangan
    #Pakaimasker
    #Jagajarak

    Baca juga: Anies Baswedan: Aturan PPKM Darurat Sedang Difinalisasi Menko Luhut


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti Istilah Kebijakan Pemerintah Atasi Covid-19, dari PSBB sampai PPKM

    Simak sejumlah istilah kebijakan penanganan pandemi Covid-19, mulai dari PSBB hingga PPKM, yang diciptakan pemerintah sejak 20 April 2020.