TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah resmi mengumumkan PPKM Darurat di Jawa dan Bali yang diterapkan mulai 3-20 Juli 2021. Dalam kebijakan PPKM Darurat ini, dilakukan pengetatan kegiatan sosial dan ekonomi di 122 kota dan kabupaten.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah menggelar konferensi pers secara virtual pada Rabu, 1 Juli 2021 tentang PPKM Darurat. Jokowi telah menunjuk Luhut sebagai koordinator pelaksanaan PPKM darurat di Jawa dan Bali.
Berikut peraturan lengkap PPKM Darurat sebagaimana disampaikan Menko Luhut:
1. 100 Persen Work from Home (WFH) untuk sektor non essential
2. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online/daring
3. Untuk sektor essential diberlakukan 50 persen maksimum staf Work from Office (WFO) dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100 persen maksimum staf WFO dengan protokol kesehatan ketat. Ada poin khusus untuk sektor esensial, berikut ini rinciannya:
A. Cakupan sektor essential adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, serta industri orientasi ekspor.
B. Cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (seperti listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.
C. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen; untuk apotek dan toko obat bisa buka full selama 24 jam.
4. Pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup.
Selanjutnya restoran hanya boleh take away atau delivery
