Kemacetan PPKM Darurat, Polisi: Ternyata Banyak Warga Keluar Tanpa Tujuan Jelas

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi mengalihkan arus lalu lintas pengendara di pos penyekatan pembatasan mobilitas masyarakat pada PPKM Darurat di wilayah perbatasan menuju Jakarta di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu, 3 Juli 2021. Polisi melakukan penyekatan di 63 titik wilayah di Jadetabek untuk membatasi mobilitas warga saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Jakarta yang akan berlangsung hingga 20 Juli 2021 mendatang. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

    Polisi mengalihkan arus lalu lintas pengendara di pos penyekatan pembatasan mobilitas masyarakat pada PPKM Darurat di wilayah perbatasan menuju Jakarta di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu, 3 Juli 2021. Polisi melakukan penyekatan di 63 titik wilayah di Jadetabek untuk membatasi mobilitas warga saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Jakarta yang akan berlangsung hingga 20 Juli 2021 mendatang. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

    Jakarta - Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo menjelaskan penyebab kemacetan yang terjadi di beberapa ruas jalan saat penerapan PPKM Darurat.

    Hal itu karena banyaknya masyarakat yang beraktivitas di luar tanpa tujuan yang jelas.

    Padahal dalam aturan PPKM Darurat, masyarakat tidak diperkenankan keluar rumah dan harus bekerja dari rumah.  

    "Masih banyak warga yang tanpa kepentingan jelas masih melakukan mobilitas bergerak masuk Jakarta, sehingga titik-titik penyekatan di kota terjadi kemacetan yang cukup panjang," ujar Sambodo saat dihubungi, Senin, 5 Juli 2021.  

    Tak sampai di situ, banyak warga yang tak patuh dengan polisi saat diminta memutar balik kendaraannya. Mereka akan ngotot meminta izin melintas dengan menggunakan berbagai macam alasan.  

    "Ada yang alasannya kerja, ada yang nengok keluarga, dan sebagainya, padahal tidak termasuk sektor kritikal dan esensial," kata Sambodo.  

    Sambodo mengatakan Polda Metro Jaya akan lebih ketat dalam penyekatan kali ini. Polisi tidak akan banyak memberi pengecualian kepada masyarakat seperti penyekatan yang terjadi sebelumnya.

    "Kami terapkan penyekatan yang lebih keras untuk menunjukkan bahwa PPKM darurat ini adalah sesuatu yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya," tuturnya. 

    Pemberlakuan PPKM Darurat hari ketiga mengakibatkan kemacetan di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat dan Jalan Gatot Subroto, Semanggi, Jakarta Selatan. Kemacetan mengular imbas masyarakat yang tak bisa melintas ke jalan tempat mereka bekerja, imbas penutupan yang dilakukan kepolisian.

    Dari pengamatan Tempo di Jalan Gatot Subroto mengarah ke Semanggi, kemacetan mulai terjadi di dekat Gerbang Tol Kuningan 1 atau setelah flyover Kuningan. Kemacetan mengular hingga ke depan Gedung DPR RI.  

    Kemacetan serupa juga terjadi di Jalan Kramat Raya mengarah ke Senen. Antrean kendaraan mengular dari perempatan Matraman hingga seberang Hotel The Acacia. Hal ini disebabkan masyarakat harus memutar balik kendaraan, imbas penyekatan.  

    Kemacetan akibat penyekatan ini juga terjadi di Jalan Pramuka sampai ke Jalan Penataran dekat Tugu Proklamasi.

    Bahkan kemacetan terjadi di pinggiran Jakarta Selatan seperti Jalan Lenteng Agung arah dari Depok ke Jakarta.

    Penetapan PPKM Darurat ini telah berlangsung sejak Sabtu, 3 Juli 2021. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mohammad Fadil Imran menjelaskan, untuk perusahaan bidang keuangan dan perbankan, kapasitas karyawan yang boleh bekerja di kantor atau WFO hanya 50 persen saja. Lalu sektor esensial pemerintahan yang memberlakukan pelayanan publik 25 persen WFO, sektor kritikal 100 persen dengan protokol kesehatan yang ketat.  

    "Juga akan dilakukan pembatasan dan pengendalian mobilitas pada 35 titik serta pembatasan dan penyekatan mobilitas pada 25 titik di wilayah hukum Polda Metro Jaya," ujar Fadil ihwal PPKM Darurat

    Baca juga : Boleh dan Tidak Boleh di Semi Lockdown Jakarta dalam PPKM Darurat 

    M JULNIS FIRMANSYAH 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.