Ternyata DPRD DKI Disebut Titip Proyek IT Rp 248 M Saat Rapat di Puncak Bogor

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana rapat paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Rabu, 23 Desember 2020. Tempo/Adam Prireza

    Suasana rapat paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Rabu, 23 Desember 2020. Tempo/Adam Prireza

    TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI Jakarta berupaya menitipkan proyek pengadaan teknologi informasi (TI) saat rapat dengan eksekutif di resor Grand Cempaka, Puncak, Bogor pada November 2020.

    Titip proyek ini salah satunya disinggung dalam rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020 di Grand Cempaka, Puncak Bogor.

    Sumber Tempo menyebut, sejumlah penghuni Kebon Sirih dikabarkan terus meminta eks Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Mohammad Tsani Annafari memasukkan anggaran pengadaan Teknologi Informasi senilai Rp 248 miliar.

    "Pressure-nya mulai dari Ketua DPRD sampai semua ngomong di rapat Badan Anggaran itu,” kata staf pemerintah provinsi yang hadir di rapat itu seperti dikutip dari Koran Tempo hari ini, 7 Juli 2021.

    Namun, Tsani menolak permintaan tersebut. Dewan tak putus asa dan tetap mengusulkan anggaran IT Rp 248 miliar ketika pembahasan Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021. Rapat KUA-PPAS APBD 2021 ini juga digelar di Grand Cempaka tahun lalu, usai pembahasan APBD Perubahan 2020.

    Sekretaris Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI, Yusuf, membenarkan ada dorongan kepada Bapenda untuk memaksimalkan sistem IT sektor perpajakan. Dia mengklaim, pengadaan komputer dan bank data baru dapat meningkatkan pendapatan pajak Ibu Kota.

    "Ini alat perpajakan seperti di tingkat nasional, sebenarnya," ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.

    Bagaimana kelanjutan anggaran titipan DPRD DKI Rp 248 miliar ini? Baca Proyek Titipan ala Dewan di Koran Tempo edisi 7 Juli 2021.

    Baca juga : Pemprov DKI Belanja Software Senilai Rp 224, 2 Miliar Saat Pandemo, PSI: Bukan Prioritas

    LANI DIANA | KORAN TEMPO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar TNI-Polri yang Pernah Menjabat sebagai Plt Gubernur

    Penunjukan anggota TNI-Polri menjadi Plt Gubernur sudah sempat terjadi beberapa kali. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo.