TEMPO.CO, Depok - Dewan Kesehatan Rakyat Kota Depok mendesak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turun tangan dalam masalah PPDB tingkat SMA dan SMK. Menurut Ketua DKR Depok Roy Pangharapan, SMA negeri maupun SMK negeri telah mengabaikan perintah gubernur untuk memprioritaskan anak warga miskin dalam penerimaan siswa baru.
Dari hasil pengumuman PPDB SMA SMK di kota Depok, setidaknya ada sekitar 14 siswa miskin yang ditolak sekolah negeri dan melaporkan ke DKR. "Miris banget lihatnya. Sekolah negeri Depok telah menolak siswa miskin yang ingin sekolah," ujar Roy dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 9 Juli 2021.
DKR meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan intervensi supaya semua anak siswa miskin di Depok dapat sekolah.
"Harus ada intervensi langsung dari Gubernur Ridwan Kamil. Agar mereka bisa tetap sekolah. Apalagi di antara mereka ada anak yatim yang harus kita tolong. Gubernur Ridwan Kamil harus segera bertindak," ujarnya.
Pada saat ini anggota relawan DKR berusaha mendapatkan sekolah negeri untuk 17 siswa dari keluarga miskin. Dari 17 anak itu, hanya 5 orang yang diterima di sekolah negeri. Masih ada 12 siswa miskin yang belum diterima di sekolah negeri.
"Mereka berasal dari keluarga dengan ekonomi tidak mampu. Ada anak Pekerja Rumah Tangga, buruh serabutan, tukang ojek dan ibu janda," tambahnya.
Sebelum meminta bantuan Ridwan Kamil untuk turun tangan dalam PPDB Kota Depok, Roy juga telah mengadukan hal ini ke anggota Polres Depok namun juga tidak berhasil.
ZEFANYA APRILIA | TD
Baca juga: Ridwan Kamil: Varian Delta Sudah Hadir di Depok dan Karawang
