Pemprov DKI Jakarta Catat 18.565 Pengajuan STRP, 3.811 Ditolak

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana ruang kerja di Kantor Pusat Bank Mandiri, Jakarta, Senin, 5 Juli 2021. Pekerja yang masih berkantor diminta menunjukkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat 3-20 Juli 2021. Tempo/Tony Hartawan

    Suasana ruang kerja di Kantor Pusat Bank Mandiri, Jakarta, Senin, 5 Juli 2021. Pekerja yang masih berkantor diminta menunjukkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat 3-20 Juli 2021. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejak Senin sampai Jumat, Pemprov DKI Jakarta mencatat 18.565 pengajuan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP).

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSTP) DKI Jakarta Benni Aguscandra mengatakan pengajuan STRP itu dilakukan secara daring melalui aplikasi jakEVO atau jakevo.jakarta.go.id.

    "Sebanyak 12.949 STRP diterbitkan, 1.085 dalam proses penelitian administrasi dan teknis, dan 3.811 permohonan ditolak," ujar dia dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 10 Juli 2021.

    STRP adalah surat yang harus diurus oleh pekerja atau perseorangan untuk dapat masuk ke DKI Jakarta di tengah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hanya beberapa orang dengan kategori tertentu seperti pekerja sektor esensial, pekerja sektor kritikal, dan orang-orang dengan kebutuhan mendesak yang dapat diizinkan keluar masuk Jakarta selama PPKM  Darurat.

    Adapun alasan penolakan STRP itu lantaran permohonan yang diajukan tak sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis perizinan.

    Menurut Benni, dari jumlah total pemohon, sebanyak 18.068 permohonan di antaranya berasal dari pekerja sektor esensial dan kritikal, sementara 497 permohonan perorangan dalam kategori kebutuhan mendesak.

    Selanjutnya lima bidang terbanyak yang mengajukan STRP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.