DKR Surati Wali Kota Depok Soal PPDB, Curhat Banyak Siswa Kurang Mampu Gagal

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Depok Mohammad Idris memberikan keterangan setelah ia dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau RSUD Depok, di Sawangan, Selasa, 15 September 2020. TEMPO/Nurdiansah

    Wali Kota Depok Mohammad Idris memberikan keterangan setelah ia dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau RSUD Depok, di Sawangan, Selasa, 15 September 2020. TEMPO/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Depok – Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok menyurati Wali Kota Depok Mohammad Idris perihal kekecewaannya atas pelaksanaan PPDB 2021 yang telah berlangsung. 

    Ketua DKR Kota Depok, Roy Pengharapan mengatakan, surat itu dikirimnya sebagai bentuk keprihatinan karena masih banyak anak kurang mampu tidak mendapatkan porsi sewajarnya meski telah menempuh jalur yang sesuai prosedur. 

    Menurut catatan DKR, sedikitnya ada delapan siswa SMP, lima siswa SMA dan tiga siswa SMK yang terpaksa gigit jari karena tidak diterima di sekolah yang dituju. 

    “Mereka semua menempuh jalur afirmasi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) tapi gagal, lanjut lagi jalur zonasi gagal juga,” kata Roy kepada Tempo, Senin 19 Juli 2021 ihwal PPDB

    Padahal, kata Roy, seluruh prosedur telah dilewati oleh para orang tua tersebut, namun sang anak terpaksa tersingkir dengan siswa lain.

    “Mereka adalah anak dari orang tua miskin, yang pantas untuk dibantu oleh Pemerintah, dan diantaranya ada anak yatim, ibu pembantu dan runah ngontrak, punya kartu miksin KIS PBI,” kata Roy. 

    Roy pun meminta agar Wali Kota Depok Mohammad Idris dapat memperhatikan persoalan ini dan bisa menindaklanjuti surat yang dilayangkannya. 

    “Jangan biarkan anak-anak Depok tidak bersekolah, mohon kiranya dengan segela kewenangan Bapak Wali Kota Depok dapat membantu mereka,” kata Roy.

    Baca juga : Sepekan Lewat PPKM Darurat Jumlah RT Zona Merah di Depok Naik, Ini Daftarnya 

    ADE RIDWAN YANDWIPUTRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.