Polda Metro Kembali Ringkus Pemalsu Dokumen Covid-19, Tes PCR dan Vaksinasi

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka dihadirkan dalam rilis kasus pemalsuan surat hasil tes PCR di Polda Metro Jaya, Selasa, 13 Juli 2021. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Tersangka dihadirkan dalam rilis kasus pemalsuan surat hasil tes PCR di Polda Metro Jaya, Selasa, 13 Juli 2021. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Polda Metro Jaya kembali meringkus komplotan pemalsu dokumen Covid-19, seperti hasil tes PCR dan kartu vaksinasi Covid-19. Para tersangka yang berjumlah dua orang itu memasarkan jasa pemalsuan itu melalui media sosial. 

    "Ada yang mencoba bermain mencari keuntungan secara pribadi tanpa dia sadari perbuatannya ini berdampak sangat besar. Ini sudah kali ke-6 yang sudah kami sampaikan, kemarin ada empat tersangka ini ada dua lagi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus di kantornya, Jakarta Selatan, Senin, 19 Juli 2021. 

    Yusri menerangkan, kedua tersangka pemalsuan yang berinisial RAR dan TN itu menawarkan jasa pembuatan berkas palsu tersebut melalui media sosial Instagram. Kepada para pelanggannya, kedua tersangka mematok tarif Rp 60 ribu - 100 ribu untuk selembar surat tes PCR atau kartu vaksinasi palsu. 

    "Para pembeli biasanya yang ingin naik kereta atau pesawat untuk keluar kota," kata Yusri. 

    ADVERTISEMENT

    Yusri menjelaskan, para tersangka hanya menerima bayaran untuk jasanya melalui pulsa. Mereka mengaku sudah melakukan pemalsuan ini sejak awal Juli 2021 dan mengaku mendapatkan keahlian itu melalui internet. 

    Tak cuma memalsukan kartu vaksinasi atau PCR, komplotan ini juga bersedia menerima pesanan pembuatan BPJS hingga NPWP palsu. Yusri mengatakan, tindakan para tersangka berbahaya dan menghambat proses penanganan Covid-19 di Indonesia. 

    Atas perbuatannya, kedua tersangka pemalsu dokumen Covid-19 itu dijerat dengan Pasal 35 junto Pasal 51 UU ITE dan Pasal 32 Juncto Pasal 38 UU ITE dengan ancaman kurungan penjara 12 tahun. Yusri mengimbau agar masyarakat yang kerap memesan berkas palsu itu untuk berhenti. "Kami imbau orang yang memesan untuk stop. Kami akan lacak," kata Yusri.

    Baca juga: Peran 15 Tersangka Pemalsu Dokumen Covid-19 di Bandara Soekarno-Hatta


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.