Perda Covid-19 Direvisi, Wagub DKI: Tak Ada Lagi Pelanggaran secara Diam-diam

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Satpol PP melakukan razia penerapan protokol kesehatan di sebuah toko di Jalan Raya Cilangkap, Jakarta, Rabu, 30 Juni 2021. Pemerintah akan menerapkan sejumlah pembatasan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro Darurat (PPKM Mikro Darurat). TEMPO/Subekti.

    Petugas Satpol PP melakukan razia penerapan protokol kesehatan di sebuah toko di Jalan Raya Cilangkap, Jakarta, Rabu, 30 Juni 2021. Pemerintah akan menerapkan sejumlah pembatasan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro Darurat (PPKM Mikro Darurat). TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan perlu ada revisi Peraturan Daerah DKI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19. Hal itu agar tak ada lagi kelompok masyarakat yang melanggar protokol kesehatan secara diam-diam.

    "Sekarang kami sudah berusaha semaksimal mungkin memberi sanski dan melakukan pengawasan, tapi masih ada saja kelompok-kelompok yang mencoba mengakali, menyiasati, diam-diam melanggar," kata dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 19 Juli 2021.

    Menurut Wagub DKI Riza Patria, pemerintah DKI merasa klausul soal sanksi harus diubah. DKI ingin agar pelanggar protokol dijerat sanksi pidana agar jera.

    "Jadi kami akan beri sanksi pidana," ucap dia.

    Usulan revisi Perda 2/2020 tengah dibahas oleh politikus Kebon Sirih. Hari ini digelar rapat pimpinan antara legislatif dan eksekutif di ruang rapat Lantai X Gedung DPRD.

    Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan revisi Perda Covid-19 itu bakal mengatur penguatan wewenang Satpol PP DKI dalam menindak pelanggar protokol kesehatan. "Kami melihat Satpol ini tidak punya kekuatan untuk tindak pidananya," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI hari ini.

    Baca juga: Wagub DKI Sebut Perda Covid-19 Bakal Direvisi, Denda Progresif Dimasukkan?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.