Perda Covid-19 Memuat Sanksi Pidana, Wagub DKI: Itu Pelanggaran yang Diulang

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah warga yang melanggar PPKM darurat menjalani sidang di Pos Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Purbalingga, Jateng, Rabu, 7 Juli 2021. Tujuh orang pelanggar aturan PPKM darurat  yang terjaring razia Tim Patroli  dan Pengawas PPKM darurat  Kabupaten Purbalingga, menjalani sidang tindak pidana ringan dengan diberi sanksi administrasi membayar denda antara Rp 250 ribu hingga Rp 300 ribu atau subsider satu hari kurungan. ANTARA/Idhad Zakaria/aww.

    Sejumlah warga yang melanggar PPKM darurat menjalani sidang di Pos Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Purbalingga, Jateng, Rabu, 7 Juli 2021. Tujuh orang pelanggar aturan PPKM darurat yang terjaring razia Tim Patroli dan Pengawas PPKM darurat Kabupaten Purbalingga, menjalani sidang tindak pidana ringan dengan diberi sanksi administrasi membayar denda antara Rp 250 ribu hingga Rp 300 ribu atau subsider satu hari kurungan. ANTARA/Idhad Zakaria/aww.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan sanksi pidana pelanggaran protokol kesehatan di revisi Perda Covid-19 nantinya tak serta-merta dijatuhkan kepada seluruh masyarakat.

    Ketentuan ini, dia berujar, berlaku hanya bagi pelanggar yang mengulangi kesalahannya.

    "Diberikan sanksi ini dipidanakan bagi mereka yang mengulang-ulang atau sembunyi-sembunyi melanggar ketentuan protokol kesehatan," kata dia di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Juli 2021.

    Sebelumnya, pemerintah DKI mengusulkan revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19. Dalam draf revisi perda termaktub dua pasal baru.

    ADVERTISEMENT

    Dua pasal itu mengatur kewenangan penyidikan untuk PNS dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta sanksi pidana bagi pelanggar yang mengulang kesalahan. DPRD tengah membahas usulan revisi tersebut.

    Menurut Wagub DKI Riza, Rancangan Perda atau Raperda atas Perubahan Perda 2/2020 untuk memberikan payung hukum kepada polisi menyidik pelanggar protokol kesehatan. Dengan begitu, pelanggar akan jera.

    Baik Satpol PP atau polisi dapat menetapkan tersangka yang melanggar. Pemerintah DKI baru akan membahas detail teknisnya bersama Polda Metro Jaya pada 22 Juli 2021.

    "Kami membutuhkan bantuan dukungan dari polisi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas aparat hukum yang selama ini sudah ada. Namun kami beri penguatan landasan hukum," dia menjelaskan ihwal revisi Perda Covid-19.

    Baca juga : Satpol PP Bisa Jadi Penyidik, Pemprov DKI: Masyarakat Lebih Takut Penegak Hukum
    #Jagajarak
    #Cucitangan
    #Pakaimasker


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.