Revisi Perda Covid-19 Buka Jalan Polisi Gelar Penyidikan, Anies Ingatkan Ini

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Basweda memberikan keterangan saat peluncuran mobil vaksin keliling di Balai Kota Jakarta, Kamis, 8 Juli 2021. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program mobil vaksin keliling untuk mempercepat pencapaian target vaksinasi Covid-19 di Ibu Kota. Gubernur Anies Baswedan mengatakan langkah itu sebagai upaya untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Gubernur DKI Jakarta Anies Basweda memberikan keterangan saat peluncuran mobil vaksin keliling di Balai Kota Jakarta, Kamis, 8 Juli 2021. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program mobil vaksin keliling untuk mempercepat pencapaian target vaksinasi Covid-19 di Ibu Kota. Gubernur Anies Baswedan mengatakan langkah itu sebagai upaya untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan pemerintah DKI perlu berkolaborasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam menindak pelanggar protokol kesehatan di masa darurat pandemi Covid-19.

    Untuk itulah, pemerintah DKI ingin merevisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 agar polisi berwenang melakukan penyidikan.

    "Penyidik Polri diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan selain penyidik PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) dalam hal terjadi tindak pidana pelanggaran terhadap protokol kesehatan," kata dia dalam pidatonya di hadapan dewan yang disampaikan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria, Rabu, 21 Juli 2021.

    Pemerintah DKI mengusulkan revisi Perda 2/2020 mengingat jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 dan kematian pasien meningkat. Perda 2/2020 yang saat ini berlaku dinilai tak membuat masyarakat jera.

    Dalam draf revisi perda termaktub dua pasal baru. Dua pasal itu mengatur kewenangan penyidikan untuk PNS dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta sanksi pidana bagi pelanggar yang mengulang kesalahan. DPRD tengah membahas usulan revisi tersebut.

    Anies berharap tak muncul benturan antara masyarakat dengan aparat penegak Perda jika revisi ini disetujui dewan. Dia mengingatkan, aparat harus mengedepankan penegakkan Perda secara humanis.

    "Sehingga tidak terjadi kegaduhan yang menyita perhatian publik," ujar dia.

    Persepektif hak asasi manusia, dia melanjutkan, perlu menjadi prioritas aparat penegak Perda. Dengan begitu, konflik di lapangan dapat terhindarkan.

    "Perasaan masyarakat yang sensitif akibat dampak pandemi Covid-19 merasuk ke kehidupan perekonomian mereka, harus dijaga," ucap Anies.

    BACA: Sudah 7,4 Juta Warga Jakarta Vaksinasi Covid-19, Cara Anies Kejar Target


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kue Bulan dalam Festival Tengah Musim Gugur atau Mooncake Festival

    Festival Tengah Musim Gugur disebut juga sebagai Festival Kue Bulan atau Mooncake Festival. Simak lima fakta unik tentang kue bulan...