Kuasa Hukum Rizieq Shihab Serahkan Kontra Memori Banding ke Pengadilan Tinggi

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Kuasa hukum Rizieq Shihab, Aziz Yanuar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 27 Mei 2021. TEMPO/M YUSUF MANURUNG

TEMPO.CO, Jakarta - Tim kuasa hukum Rizieq Shihab mengajukan kontra memori banding ke Pengadilan Negeri Tinggi DKI Jakarta pada hari ini, Kamis, 22 Juli 2021.

"Untuk perkara nomor 221, 222, dan 226," kata salah satu kuasa hukum Rizieq, Aziz Yanuar saat dikonfirmasi, Kamis, 22 Juli 2021.

Perkara 221 adalah kasus kerumunan Petamburan, Jakarta Pusat dengan terdakwa Rizieq Shihab. Sementara Nomor 222 adalah perkara yang sama dengan terdakwa Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus, dan Maman Suryadi. Sedangkan perkara 226 adalah kasus kerumunan di Megamendung dengan terdakwa Rizieq.

Aziz mengatakan perkara nomor 221 sudah memasuki tahap penunjukan majelis hakim dan panitera pengganti. Sedangkan dua perkara lain, kata Aziz, masih menunggu pergantian panitera pengganti.

Perkara-perkara tersebut sebelumnya telah diadili oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun Rizieq Shihab dan terdakwa lain mengajukan banding.

Baca juga: Pengacara Rizieq Shihab Ditangkap, Sugito: Sedang Menghalau Massa

M YUSUF MANURUNG






Anak Buah Ferdy Sambo Perusak TKP Duren Tiga dan Dugaan Perannya di Peristiwa KM50

13 hari lalu

Anak Buah Ferdy Sambo Perusak TKP Duren Tiga dan Dugaan Perannya di Peristiwa KM50

Dalam laporan majalah Tempo edisi 3 September 2022, Handik adalah salah satu penyokong skenario Ferdy Sambo.


Kasus KM 50: Apa Itu Vonis Lepas yang Dijatuhkan ke Penembak Laskar FPI

13 hari lalu

Kasus KM 50: Apa Itu Vonis Lepas yang Dijatuhkan ke Penembak Laskar FPI

Vonis lepas merupakan vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ketika terdakwa bersalah, tetapi tidak dapat dipidana. Hal itu muncul di kasus KM 50.


Mengapa Penembakan Anggota FPI di KM 50 Masuk Kategori Unlawful Killing?

15 hari lalu

Mengapa Penembakan Anggota FPI di KM 50 Masuk Kategori Unlawful Killing?

Kasus penembakan anggota FPI di Km 50. Komnas HAM menyebut tewasnya 6 orang masuk kategori unlawful killing.


Jaksa Kasus Unlawful Killing KM50 Bicara soal Kemungkinan PK

15 hari lalu

Jaksa Kasus Unlawful Killing KM50 Bicara soal Kemungkinan PK

JPU membuka kemungkinan mengajukan Peninjauan Kembali kasus KM50, asalkan ada novum atau bukti baru.


Menilik Kembali Temuan Komnas HAM di Kasus Unlawful Killing KM50

15 hari lalu

Menilik Kembali Temuan Komnas HAM di Kasus Unlawful Killing KM50

MA menolak permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum dalam kasus pembunuhan anggota Front Pembela Islam di KM50 Tol Jakarta-Cikampek.


Bahar bin Smith Bebas dari Tahanan Usai Putusan PT Bandung

27 hari lalu

Bahar bin Smith Bebas dari Tahanan Usai Putusan PT Bandung

Menurut Andrie, Bahar bin Smith bebas secara murni sehingga pihaknya mempersilakan yang bersangkutan keluar dari tahanan.


DPRD DKI Rapat Anggaran di Megamendung, Prasetyo Edi: Agar Anggota Dewan Enggak Lari ke Mana-mana

29 hari lalu

DPRD DKI Rapat Anggaran di Megamendung, Prasetyo Edi: Agar Anggota Dewan Enggak Lari ke Mana-mana

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi mengatakan rapat anggaran diadakan di Megamendung Bogor agar anggota Dewan bisa fokus enggak ngacir kemana-mana.


Ferdy Sambo dan Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra, Bui Brigjen Prasetyo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte

46 hari lalu

Ferdy Sambo dan Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra, Bui Brigjen Prasetyo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte

Irjen Ferdy Sambo tersangka kematian Brigadir J terlibat penyelidikan kasus penerbitan surat jalan palsu Djoko Tjandra. Dua perwira Polri dihukum.


Kronologi Kecelakaan Maut di Jalur Puncak, Pengendara Motor Tewas Terjepit 2 Truk

49 hari lalu

Kronologi Kecelakaan Maut di Jalur Puncak, Pengendara Motor Tewas Terjepit 2 Truk

Seorang pengendara motor jenis Vespa meninggal di lokasi kecelakaan karena terdorong truk hingga menabrak truk di depannya.


Banding Munarman Ditolak, Hukuman Ditambah Jadi 4 Tahun

27 Juli 2022

Banding Munarman Ditolak, Hukuman Ditambah Jadi 4 Tahun

Banding Munarman ditolak karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana terorisme