Pemalakan Ada Lagi Sebulan Setelah Instruksi Jokowi, Sopir: Biangnya Kemacetan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah tersangka dihadirkan saat rilis kasus penindakan pungutan liar dan premanisme di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 17 Juni 2021. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penindakan pungutan liar dan premanisme di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang melibatkan empat kelompok dengan total 24 tersangka hingga merugikan ratusan sopir truk kontainer dengan total kerugian mencapai Rp 177.349.500. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Sejumlah tersangka dihadirkan saat rilis kasus penindakan pungutan liar dan premanisme di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis, 17 Juni 2021. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penindakan pungutan liar dan premanisme di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang melibatkan empat kelompok dengan total 24 tersangka hingga merugikan ratusan sopir truk kontainer dengan total kerugian mencapai Rp 177.349.500. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemalakan sopir truk kembali terjadi setelah operasi besar-besar Polri dan atensi Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Juni 2021 lalu. Kasus terbaru, sopir dipalak di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara, kemarin.

    Humas Persatuan Pengemudi Truk Trailer Tanjung Priok, Ahmad Holil, mengatakan pemalakan muncul karena akar masalahnya tidak dituntaskan, yaitu, kemacetan.

    "Timbulnya kejahatan diakibatkan kemacetan, timbulnya kemacetan itu diakibatkan tidak adanya petugas yang mengatur," kata Holil saat dihubungi, Kamis, 22 Juli 2021.

    Holil mengatakan polisi lalu lintas tidak tampak mengatur jalanan di Tanjung Priok, Cilincing, dan wilayah perlintasan sopir truk lainnya. Menurut dia, Polantas biasanya hanya muncul di pagi hari. Setelah itu, tak ada lagi pengatur jalan.

    ADVERTISEMENT

    "Pukul 08.00 atau 08.30 pun sudah nggak ada. Akhirnya yang ngatur ya anak-anak kecil itu, yang ujung-ujungnya mintai duit secara paksa. Kalau nggak dikasih ya lempar spion-lah, mukul lah," kata Holil.

    Menurut Holil, polisi harusnya mendisiplinkan masyarakat bukan dengan denda atau tilang. Lebih urgen dari itu, kata dia, adalah mengatur lalu lintas. Mencegah pengemudi agar tidak menerobos rambu sehingga berujung macet.

    "Dan jangan sehari dua atau hari, teruslah. Masyarakat Indonesia itu sudah akut," kata Holil.

    Pada Juni 2021 lalu, puluhan preman yang biasa memalak sopir diringkus polisi. Operasi ini dilakukan setelah sopir mengadu ke Presidem Jokowi. Di saat itu juga, Jokowi langsung menelepon Kapolri untuk menindak preman dan pelaku pungli yang kerap merugikan sopir trailer.

    Baca juga: 7 Fakta Premanisme Pungli di Tanjung Priok yang Terungkap dari Kunjungan Jokowi

    M YUSUF MANURUNG


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti Istilah Kebijakan Pemerintah Atasi Covid-19, dari PSBB sampai PPKM

    Simak sejumlah istilah kebijakan penanganan pandemi Covid-19, mulai dari PSBB hingga PPKM, yang diciptakan pemerintah sejak 20 April 2020.