TEMPO.CO, Jakarta - Pungutan liar alias pungli di pelabuhan dan depo-depo kontainer di wilayah Jakarta Utara ternyata tak benar-benar hilang. Belum sampai dua bulan pascaoperasi besar-besaran Polri dan atensi Presiden Joko Widodo atau Jokowi, pungli sudah muncul lagi dan merugikan sopir kontainer.
"Alhamdulillah kemarin sempat hilang, sekarang mulai lagi," kata Humas Persatuan Pengemudi Truk Trailer Tanjung Priok, Ahmad Holil, sambil tertawa kecil saat dihubungi pada Kamis, 22 Juli 2021.
Menurut Holil, pungli jauh lebih marak di depo kontainer dibandingkan pelabuhan. Beberapa area depo itu terletak di daerah Cakung, Marunda, dan Cilincing, Jakarta Utara.
"Bahkan sudah terang-terangan mintanya," kata Holil.
Sementara di pelabuhan, papar Holil, sudah muncul bahasa-bahasa dari petugas yang mengisyaratkan minta duit. "Itu kan ekspor-impor yang nggak boleh pungli, yang lokal nggak. Sampai ngomong begitu."
Seperti kebiasaan yang telah berlangsung puluhan tahun, kata Holil, sopir akan diperlambat bongkar-muat oleh petugas jika tidak memberikan uang. Jika diperlambat di pelabuhan atau depo, sopir akan merugi.
Contohnya, kata dia, seorang sopir truk kontainer ditugaskan oleh perusahaannya pada pukul 13.00 dan sampai di pelabuhan pukul 14.00. Efektifnya, pelayanan bongkar muat berlangsung 15 hingga 40 menit. Jika tak memberi uang, proses itu bisa memakan waktu 1-2 jam.
"Terus kalau berangkat dari pelabuhan jam 16.00 ke pabrik kan sudah tutup. Kalau pulang kan bertambah lagi uang solarnya dan uang makannya," kata dia.
Pada Juni 2021 lalu, puluhan preman dan pelaku pungli yang biasa memalak sopir di Jakarta Utara diringkus polisi. Operasi ini dilakukan setelah sopir mengadukan masalah itu ke Presiden Jokowi. Di saat itu juga, Jokowi langsung menelepon Kapolri untuk menindak preman dan pelaku pungli yang kerap merugikan sopir trailer.
Baca juga: Pemalakan Ada Lagi Sebulan Setelah Instruksi Jokowi, Sopir: Biangnya Kemacetan
M YUSUF MANURUNG
