Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Dipidana, NasDem Singgung Kasus Rizieq

Badut dari kelompok Aku Badut Indonesia membawa poster saat melakukan kampanye protokol kesehatan di persimpangan lampu merah Jalan RS Fatmawati, Jakarta, Senin, 12 Juli 2021. Dalam aksinya, Aku Badut Indonesia mengajak warga untuk menaati protokol kesehatan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mempertanyakan apakah pelanggaran protokol kesehatan tak cukup ditindak dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Menurut dia, terpidana Rizieq Shihab dapat dijerat dengan UU tersebut.

"Apakah orang per orang atau kelompok-kelompok yang melakukan kerumunan dengan sengaja tidak cukup kita selesaikan dengan UU Karantina atau harus ditambahkan dalam revisi Perda?" tanya dia dalam rapat Bapemperda DPRD DKI yang digelar secara daring, Kamis, 22 Juli 2021.

"Contoh Habib Rizieq dalam pendakwaannya sudah masuk UU Kekarantinaan," lanjut dia.

Rizieq Shihab didakwa melakukan tindak pidana tak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Dia terseret kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur lantas memvonis Rizieq bersalah dan melanggar Pasal 93 UU 6/2018. Dia dijatuhkan pidana berupa denda Rp 20 juta. Pidana ini akan diganti dengan kurungan lima bulan jika Rizieq tak membayar denda.

Wibi mengapresiasi usulan revisi Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19. Namun, dia mengingatkan agar istilah dalam draf revisi Perda yang bersifat mengancam bisa dibuat lebih persuasif.

Hal ini mengingat Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah mengarahkan agar pelanggar protokol kesehatan ditindak dengan cara yang humanis.

Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI ini juga mempertanyakan kesanggupan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI menjadi penyidik. Dalam usulan revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19, pegawai negeri sipil (PNS) tertentu dan Satpol PP diberi kewenangan melakukan penyidikan.

"Apakah kita miliki kekuatan yang cukup untuk bisa melakukan penyidikan?" tanya dia.

Dalam draf revisi perda termaktub dua pasal baru. Dua pasal itu mengatur kewenangan penyidikan untuk PNS dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan yang mengulang kesalahan. DPRD tengah membahas usulan revisi tersebut.

Baca juga: Revisi Perda Covid-19, DPRD DKI Ingatkan Satpol PP Tak Main Pukul






Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

35 menit lalu

Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

Partai Nasdem resmi usung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Pada 2014, Nasdem menjadi partai pertama mendukung PDIP mengusung Jokowi sebagai Capres.


Wagub Riza Patria Bakal Panggil Manajemen Transjakarta soal Halte Bundaran HI

4 jam lalu

Wagub Riza Patria Bakal Panggil Manajemen Transjakarta soal Halte Bundaran HI

Revitalisasi Halte Transjakarta Bundaran HI yang dinilai mengganggu cagar budaya Patung Selamat Datang.


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

4 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

7 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Pengamat Sebut Deklarasi Anies Capres Membuat Poros Politik Makin Mengerucut

8 jam lalu

Pengamat Sebut Deklarasi Anies Capres Membuat Poros Politik Makin Mengerucut

Agung Baskoro menilai deklarasi Anies sebagai sebagai capres oleh NasDem bakal membuat poros politik yang eksis semakin mengerucut.


Setelah NasDem, Relawan Anies Yakin PKS dan Demokrat Bakal Menyusul Deklarasi

9 jam lalu

Setelah NasDem, Relawan Anies Yakin PKS dan Demokrat Bakal Menyusul Deklarasi

Relawan Anies, Sekretariat Kolaborasi Indonesia yakin akan ada partai susulan yang segera mendeklarasikan dukungan terhadap Anies sebagai capres


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

10 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Pidato Lengkap Anies di NasDem: Demokrasi, Pembangunan, dan Peribahasa Aceh

10 jam lalu

Pidato Lengkap Anies di NasDem: Demokrasi, Pembangunan, dan Peribahasa Aceh

Berbicara selama 6 menit 12 detik, Anies mengungkapkan alasannya menerima diusung sebagai Capres 2024 dan permintaannya ke Partai NasDem


Anies Capres Nasdem, PDIP: Mengada-ada, Proyek TIM Belum Selesai Tapi Diresmikan

11 jam lalu

Anies Capres Nasdem, PDIP: Mengada-ada, Proyek TIM Belum Selesai Tapi Diresmikan

Gembong Warsono memberikan catatan kepada Gubernur Anies Baswedan usai deklarasi dicalonkan menjadi presiden oleh Partai NasDem.


Diusung NasDem Jadi Capres 2024, Anies Baswedan Punya Koleksi Mobil dan Motor

11 jam lalu

Diusung NasDem Jadi Capres 2024, Anies Baswedan Punya Koleksi Mobil dan Motor

Gubernur DKi Jakarta Anies Baswedan diusung Nasdem jadi Capres 2024, menurut LHKPN kekayaanya Rp 10 miliar.