PSI Minta DPRD DKI Bicara Soal Sanksi Tegas yang Terukur di Perda Covid-19

Petugas Satpol PP melakukan razia penerapan protokol kesehatan di sebuah toko di Jalan Raya Cilangkap, Jakarta, Rabu, 30 Juni 2021. PPKM Mikro Darurat diterapkan saat penambahan kasus lebih dari 20 ribu kasus per hari dan tingkat keterisian rumah sakit (bed occupancy rate/BOR) di atas 70 persen. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI Jakarta, Viani Limardi, sepakat dengan usulan revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19. Menurut dia, penindakan secara persuasif yang telah dilakukan selama satu tahun pandemi tak mampu membuat jera masyarakat.

"Jika pendekatan humanis atau pendekatan persuasif tidak berhasil, maka kita sebagai orangtua dari seluruh warga DKI harus mengambil langkah yang lebih tegas," kata dia dalam rapat Bapemperda DPRD DKI yang digelar secara daring, Kamis, 22 Juli 2021.

Viani menganggap sanksi persuasif yang berlaku selama ini tidak bekerja membuat masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan. Buktinya, jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 kini meledak, begitu juga dengan angka kematian.

Para pengambil kebijakan, dia menuturkan, harus melindungi seluruh warga Jakarta. Viani menilai dewan tak perlu memperdebatkan perlu tidaknya revisi Perda Covid-19 itu.

Justru dewan seharusnya mempertajam usulan pemerintah DKI soal penambahan sanksi pidana dan kewenangan penyidikan. Menurut dia, DPRD perlu membahas bagaimana penindakan tegas yang terukur, spesifik, dan diawasi ketat.

"Intinya seharusnya kita fokus bagaimana membantu masyarakat kita, bukannya malah kita berdebat perlu tidak (Perda) dipertegas," ujar anggota Bapemperda DPRD ini.

Pemerintah DKI mengusulkan revisi Perda 2/2020 mengingat jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 dan kematian pasien meningkat. Perda 2/2020 yang saat ini berlaku juga dinilai tak membuat masyarakat jera.

Dalam draf revisi perda termaktub dua pasal baru. Dua pasal itu mengatur kewenangan penyidikan untuk PNS dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta sanksi pidana bagi pelanggar yang mengulang kesalahan. DPRD DKI tengah membahas usulan revisi tersebut.

Baca juga: Pelanggar Protokol Kesehatan Bakal Dipidana, NasDem Singgung Kasus Rizieq






Ketua DPD Gerindra DKI Riza Patria Terima Pengunduran Diri Mohamad Taufik

17 jam lalu

Ketua DPD Gerindra DKI Riza Patria Terima Pengunduran Diri Mohamad Taufik

Ketua DPD Gerindra DKI Riza Patria mengatakan Mohamad Taufik mundur karena ingin fokus menjalani pengobatan.


Taufik Mundur dari Gerindra dan DPRD DKI, Riza Patria: Sakit Kanker Paru Menjalar ke Kaki

18 jam lalu

Taufik Mundur dari Gerindra dan DPRD DKI, Riza Patria: Sakit Kanker Paru Menjalar ke Kaki

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan telah menerima surat pengunduran diri Mohamad Taufik.


Anies Baswedan Lengser 10 Hari Lagi, PSI Desak Tito Karnavian Umumkan Penggantinya

19 jam lalu

Anies Baswedan Lengser 10 Hari Lagi, PSI Desak Tito Karnavian Umumkan Penggantinya

Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sesegera mungkin mengumumkan pengganti Anies Baswedan.


DPRD DKI Soroti Rendahnya Realisasi Pendapatan Pajak, Pendapatan Jakarta Jauh dari Target

1 hari lalu

DPRD DKI Soroti Rendahnya Realisasi Pendapatan Pajak, Pendapatan Jakarta Jauh dari Target

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta diminta memaksimalkan pemungutan pajak daerah pada triwulan terakhir.


Anies Baswedan Klaim Sumur Resapan Percepat Banjir Surut, PSI DKI: Solusi Murahan

1 hari lalu

Anies Baswedan Klaim Sumur Resapan Percepat Banjir Surut, PSI DKI: Solusi Murahan

Solusi andalan Anies Baswedan dalam pengedalian banjir seperti sumur resapan dan Toa semestinya hanya menjadi supporting sistem.


PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

1 hari lalu

PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

Jika DPR berkukuh untuk membeli TV, maka baiknya DPR membeli produk lokal.


PSI Sebut Anies Baswedan Terlibat Politik Identitas, NasDem: Semua Manusia Pasti Pernah Berbuat Salah

1 hari lalu

PSI Sebut Anies Baswedan Terlibat Politik Identitas, NasDem: Semua Manusia Pasti Pernah Berbuat Salah

NasDem menilai Anies Baswedan tidak berlaku diskriminatif dan tak mengulang kesalahannya melakukan politik identitas.


Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

2 hari lalu

Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024, sedangkan Ganjar Pranowo Dijagokan PSI. Keduanya sama-sama alumnus UGM dan jadi gubernur.


Wagub Riza Patria Bakal Panggil Manajemen Transjakarta soal Halte Bundaran HI

2 hari lalu

Wagub Riza Patria Bakal Panggil Manajemen Transjakarta soal Halte Bundaran HI

Revitalisasi Halte Transjakarta Bundaran HI yang dinilai mengganggu cagar budaya Patung Selamat Datang.


Deklarasikan Ganjar Pranowo Sebagai Capres, PSI Ungkap Alasan Tak Dukung Anies Baswedan

3 hari lalu

Deklarasikan Ganjar Pranowo Sebagai Capres, PSI Ungkap Alasan Tak Dukung Anies Baswedan

PSI menilai Ganjar Pranowo sesuai dengan nilai dasar mereka sementara Anies Baswedan tidak.