Ajak Belanja di Warung, Anggota DPRD DKI: Daripada Perkaya Peritel Kapitalis

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana toko yang menjual bahan kue di lantai basement Pasar Senen Blok III, Jakarta Pusat, Rabu 24 Juli 2019. Tempo/Silvy Riana Putri

    Suasana toko yang menjual bahan kue di lantai basement Pasar Senen Blok III, Jakarta Pusat, Rabu 24 Juli 2019. Tempo/Silvy Riana Putri

    TEMPO.CO, Jakarta- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Lukmanul Hakim mengajak agar masyarakat berbelanja di toko kelontong semasa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Menurut dia, salah satu yang paling terdampak kebijakan tersebut adalah pedagang warung kelontong.

    Lukman mengatakan hal itu juga sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi ritel modern yang makin menjamur di Ibu Kota. "Daripada kita memperkaya peritel modern kapitalis, lebih baik sejahterakan warung kecil tetangga dan pasar tradisional kita," kata Lukman dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 23 Juli 2021.

    Ia mengatakan keberadaan ritel modern di Jakarta sudah kelewatan. Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI, kata dia, perlu mengevaluasi perizinan masyarakat yang dianggap mengancam keberadaan pedagang kecil. "Saya lihat Indomaret dan Alfamart di Jakarta sudah terlalu banyak. Bahkan berdiri berhadapan atau berdampingan," tutur Lukman.

    Ia menduga banyak ritel modern yang menyalahi zonasi karena berada terlalu dekat dengan pasar tradisional atau bahkan tak mengantongi izin. Lukman meminta Pemprov DKI mempertimbangkan moratorium izin baru untuk pembukaan ritel modern.

    Menurut Lukman, gerakan belanja di warung kelontong dapat membantu membangkitkan perekonomian rakyat kecil. Pembatasan mobilitas di masa PPKM Level 4, kata anggota Komisi C DPRD DKI itu, membuat pendapatan penjual kelontong turun.

    ADAM PRIREZA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.