Anies Revisi Perda Covid-19, Lima LSM Minta Dibatalkan

Reporter

Suasana Pos Penyekatan PPKM Level 4 di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 21 Juli 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis

JAKARTA- Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Institut for Criminal Justice Reform (ICJR), serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta Gubernur Anies Baswedan dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Prasetyo Edi Marsudi membatalkan Revisi Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19. Mereka beranggapan sanksi pidana yang hendak dimasukkan dalam Perda Covid-19 itu tidak efektif dan justru menyengsarakan masyarakat miskin. 

Charlie Albajili dari LBH Jakarta mengatakan revisi itu cenderung hanya menyalahkan warga sepihak sebagai penyebab meningkatnya angka penularan Covid-19 di Jakarta. “Tanpa mengevaluasi pola komunikasi dan tanggung jawab hukum yang diemban pemerintah dalam penanganan Covid-19,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya pada Ahad, 25 Juli 2021. 

Adapun dalam revisi yang diajukan Anies, terdapat penambahan sanksi pidana kurungan dan denda bagi masyarakat yang tidak mengunakan masker secara berulang. Dalam Pasal 32A dan 32B revisi perda itu, pelaku usaha yang mengulangi pelanggaran protokol kesehatan akan dikenai sanksi pidana. 

Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja juga diberi kewenangan penyidikan, meliputi upaya paksa seperti pemeriksaan dan penyitaan atas pelanggaran Perda. Hal itu termaktub dalam ketentuan di Pasal 28 A yang diusulkan Anies. 

Charlie mengatakan penegakan hukum protokol kesehatan di DKI Jakarta dengan Perda Nomor 2 Tahun 2020 belum konsisten dan adil diterapkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dampaknya, seringkali muncul ketidakpercayaan publik pada pemerintah yang akan menghambat penanganan Covid-19. “Alih-alih menambah sanksi pidana, konsistensi penegakan hukum, edukasi masyarakat dan transparansi data adalah hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk mendorong tertib hukum dalam masyarakat,” kata  Charlie. 

Selanjutnya, sanksi pidana berpotensi menyengsarakan masyarakat miskin kota yang bergantung pada pekerjaan informal harian di luar rumah. Ia beranggapan, dengan kesejahteraan masyarakat yang menurun selama pandemi, penerapan sanksi pidana tak akan efektif dan menjadi kebijakan yang tidak sensitif. 

Ia juga mengatakan pengaturan sanksi pidana bagi masyarakat hanya bentuk pengalihan dari kegagalan pemerintah melaksanakan tanggung jawab dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. “Upaya pengendalian Covid-19 tidak akan berhasil dilakukan tanpa menjamin kebutuhan hidup harian warga dan akses kesehatan yang layak dan gratis bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar dia. Perlu ada perbaikan data penerima serta meratakan bantuan sosial yang ada di DKI. 

Lima LSM itu meminta Pemerintah DKI mengevaluasi ulang pemberian kewenangan penyidikan kepada Satpol PP melalui revisi Perda Covid-19. Charlie mengatakan selain menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan kepolisian, rencana itu berpotensi memunculkan penyalahgunaan kewenangan. “Mengingat besarnya kewenangan yang diberikan kepada Satpol PP serta masih maraknya kekerasan dan praktik pungutan liar yang terjadi selama ini dalam korps tersebut,” kata Charlie.

Baca: Anies Ingin Revisi Perda Covid-19, Lima LSM Menolak







Top 3 Metro: Anies Baswedan Barter Lahan untuk Rusun, Pemalakan di Kampung Rambutan

2 jam lalu

Top 3 Metro: Anies Baswedan Barter Lahan untuk Rusun, Pemalakan di Kampung Rambutan

Anies Baswedan barter lahan antara lahan milik Pemprov DKI Jakarta di Menteng Atas dengan lahan milik PT Nusantara Pasifik Investama di Cakung.


Relawan: Upaya Penjegalan pada Anies karena Dia Ditakuti

9 jam lalu

Relawan: Upaya Penjegalan pada Anies karena Dia Ditakuti

Koordinator Nasional Go-Anies, Sirajuddin Abdul Wahab, menilai upaya penjegalan terhadap bakal calon presiden Anies Baswedan mulai meruak.


KUHP Disahkan, LBH Jakarta: Kaum Elit Berpeluang Selipkan Agenda Licik Kekuasaan

9 jam lalu

KUHP Disahkan, LBH Jakarta: Kaum Elit Berpeluang Selipkan Agenda Licik Kekuasaan

LBH Jakarta menilai pengesahan KUHP memiliki kemungkinan untuk dimanfaatkan oleh kaum elit tertentu menyelipkan agenda kekuasaan mereka.


Top Metro Malam: Anies Baswedan Barter Lahan dan Realisasi Pendapatan Jakarta Rendah

12 jam lalu

Top Metro Malam: Anies Baswedan Barter Lahan dan Realisasi Pendapatan Jakarta Rendah

Berita mengenai Anies Baswedan, rendahnya realisasi pendapatan Jakarta, hingga vaksinasi booster malam hari paling banyak dicari di kanal Metro Tempo.


Pergoki Ada Pelanggaran Pemilu? Begini Cara Melaporkannya ke Bawaslu

13 jam lalu

Pergoki Ada Pelanggaran Pemilu? Begini Cara Melaporkannya ke Bawaslu

Ada empat pelanggaran pemilu, kampanye belum waktunya juga merupakan pelanggaran, bagaimana cara melapor pelanggaran pemilu ke Bawaslu?


Anies Baswedan Lanjutkan Safari Politik ke Papua, Hadiri Perayaan Natal hingga Temui Relawan

17 jam lalu

Anies Baswedan Lanjutkan Safari Politik ke Papua, Hadiri Perayaan Natal hingga Temui Relawan

Anies Baswedan melanjutkan safari politiknya ke Papua mulai hari ini. Dia akan mengikuti perayaan natal hingga bertemu dengan para relawan Jumat besok


PSI DKI Fokus Pemilu 2024, Grace Natalie Turun Gunung: Rahasia Dapur

17 jam lalu

PSI DKI Fokus Pemilu 2024, Grace Natalie Turun Gunung: Rahasia Dapur

Plt Ketua DPW PSI Jakarta Grace Natalie mengungkapkan apa yang akan dilakukannya saat menjadi petinggi PSI DKI.


Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu, Begini Prosedur Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

17 jam lalu

Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu, Begini Prosedur Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena safari politik ke Sumatra yang diduga merupakan pelanggaran Pemilu, yakni curi start kampanye.


Anies Baswedan Barter Lahan Pemprov DKI di Setiabudi dengan Tanah Milik Swasta di Cakung

20 jam lalu

Anies Baswedan Barter Lahan Pemprov DKI di Setiabudi dengan Tanah Milik Swasta di Cakung

Pemprov DKI menukar lahan di Setiabudi dengan lahan milik PT Nusantara Pasifik Investama yang ada di Cakung. Diputuskan di era Anies Baswedan.


Anies Baswedan Bakal Hadiri Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono

1 hari lalu

Anies Baswedan Bakal Hadiri Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono

Ahmad Ali, mengatakan Anies Baswedan bakal menghadiri pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono. Kaesang adalah putra bungsu Presiden Joko Widodo