Wagub DKI Janjikan Berantas Calo Kremasi

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi kremasi. ANTARA

    Ilustrasi kremasi. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat juga, lanjut Riza, diharapkan untuk tidak mendatangi para calo ketika akan melaksanakan kremasi. 

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berjanji akan memberantas calo praktik kremasi seiring dengan beroperasinya  krematorium gratis bagi jenazah Covid-19 di TPU Tegal Alur sejak Sabtu lalu,

    "Pemerintah dan aparat akan mencoba untuk terus memberantas pihak-pihak atau calo-calo yang mengambil kesempatan di masa yang sulit dengan Covid-19 ini," kata Wagub DKI Riza saat meninjau pembagian BST di Meruya, Jakarta, Minggu, 25 Juli 2021.

    Masyarakat juga, lanjut Riza, diharapkan untuk tidak mendatangi para calo ketika akan melaksanakan kremasi, tapi langsung pada penyedia jasa krematoriumnya, atau terhadap anggota keluarga dari jenazah Covid-19 dapat langsung mendatangi krematorium di TPU Tegal Alur.

    "Bagi masyarakat yang ingin dikremasi, jangan melalui calo. Silakan sampaikan langsung pada tempat-tempat kremasi yang sudah ada. Jadi kami minta jangan melalui calo," tutur dia.

    Selain itu, ia juga mengimbau kepada pengelola krematorium agar tidak mengenakan tarif yang tinggi bagi warga dalam mengkremasi jenazah Covid-19.

    "Kami minta bagi yayasan atau lembaga yang menyelenggarakan kremasi agar tidak mematok tarif yang tinggi, yang besar, yang tidak terjangkau. Apalagi yang berlebihan harganya. Mari, saatnya kita berbagi, saatnya kita membantu dengan masyarakat banyak," tutur Riza.

    Riza menyebut krematorium di Tegal Alur yang merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan Himpunan Teguh Bersatu dan Pemkot Jakarta Barat tersebut, mampu melakukan kremasi terhadap lima jenazah dalam satu hari.

    Selanjutnya: Krematorium sidah jalan sejak…


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.