Riza Soal Korupsi Jaktour: Siapapun Terlibat Harus Terima Hukuman

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi korupsi

    Ilustrasi korupsi

    TEMPO.CO, JakartaWakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan siapapun yang terlibat kasus korupsi di BUMD PT Jakarta Tourisindo atau Jaktour harus menerima hukuman. Pemerintah DKI Jakarta selalu memastikan setiap kinerja jajarannya termasuk BUMD dilaksanakan secara transparan, terbuka serta harus bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

    "Siapa saja yang melanggar harus menerima sanksi dan hukuman sesuai ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku," kata Riza saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu, 28 Juli 2021.

    Riza mengaku sampai sekarang secara resmi belum menerima kabar penetapan tersangka kasus Jaktour. Dia akan mempelajarinya ketika sudah mendapatkan laporan resmi.

    Meski demikian, semua pejabat BUMD terkait atau pejabat Pemerintah DKI akan siap jika ada panggilan dari Kejaksaan Tinggi DKI mengenai kasus itu. "Kalau ada panggilan, pejabat harus siap."

    Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan  SY dan RI sebagai tersangka korupsi pada Jaktour.

    Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam di Jakarta, Rabu, menyebutkan tersangka RI, general manager dan SY, kepala akuntansi. Penetapan dua tersangka baru itu berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari tersangka IS.

    Para tersangka menyalahgunakan keuangan yang berasal dari pembayaran jasa perhotelan instansi pemerintah pada Grand Cempaka Resort & Convention, unit usaha Jaktour.
    Status tersangka RI dan SY ditetapkan sejak 28 Juli 2021.

    Ashari mengungkapkan, akibat perbuatan para tersangka negara rugi hingga Rp 5, 19 miliar yang dilakukan sejak 2014 hingga Juni 2015. Meski tersangka, SY dan RI tidak ditahan karena keduanya dianggap kooperatif.

    Proses hukum korupsi Jaktour ditangani Kejaksaan, Pemerintah DKI kemungkinan akan dicek secara internal  oleh Badan Pembina BUMD dan Inspektorat. "Semua pekerjaan, kegiatan, proyek apapun yang dikerjakan pejabat Pemerintah DKI dan BUMD harus sesuai SOP dan aturan serta harus bebas dari KKN," kata Riza Patria.

    Baca: Terkini: Anies Baswedan Copot Dirut Sarana Jaya karena Jadi Tersangka Korupsi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.