Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bantuan Pangan Non Tunai, 99.763 Keluairga Masih Belum Dapat Beras

Reporter

image-gnews
Ilustrasi beras Bulog. TEMPO/Subekti
Ilustrasi beras Bulog. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Sosial DKI Jakarta menyatakan dari 1.007.379 keluarga penerima manfaat, masih ada 99.763 keluarga yang masih belum mendapat bantuan pangan non tunai berupa beras. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan hal itu karena masih memutakhirkan data.

Untuk bantuan sosial non tunai tahap 5 dan 6, berupa beras Pemerintah DKI diberikan kepada 1.007.379 keluarga. Namun sebanyak 99.763 keluarga belum dapat  menerima bantuan. "Kami sedang memadankan data," ujar Premi, Kami, 29 Juli 2021.

Pembagian beras akan dilakukan pada 29 Juli-17 Agustus 2021, masing-masing keluarga akan menerima 10 kilogram beras. Penyaluran beras dilakukan oleh Penyedia BUMD Pemerintah DKI Jakarta sampai ke tingkat RT dan RW, yang selanjutnya disalurkan sampai kepada warga oleh perangkat RT dan RW.

"Kami sudah mempunyai data by name by address yang hari ini disampaikan kepada penyedia BUMD, untuk disalurkan pada titik lokasi RW." RW akan mengecek jumlah dan kondisi paket, lalu menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima dan disalurkan kepada warga.

Sebelum hari penyaluran, perangkat RT dan RW mendapat daftar nama penerima bantuan. Perangkat RT dan RW diharapkan dapat menghubungi warga yang pindah alamat untuk datang mengambil beras sesuai jadwal dan menandatangani tanda terima telah menerima beras. Jika sulit dihubungi, perangkat RT dan RW dapat mengembalikan beras kepada BUMD.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bantuan sosial beras ini disalurkan kepada masyarakat yang berada di lima Wilayah Kota Administrasi dan Kepulauan Seribu sebanyak 907.616 keluarga. Rinciannya, Jakarta Pusat sebanyak 50.526 keluarga, Jakarta Utara sebanyak 181.367 keluarga, Jakarta Barat 73.948 keluarga, Jakarta Selatan sebanyak 142.029 keluarga, Jakarta Timur sebanyak 457.250 keluarga, dan Kepulauan Seribu sebanyak 2.496 keluarga.

Penerima bantuan sosial non tunai berupa beras ini diimbau untuk melaksanakan vaksinasi. Bagi yang belum divaksinasi, agar melaksanakan vaksin di sentra vaksin terdekat sesuai domisili. Informasi daftar penerima beras dapat dilihat pada situs corona.jakarta.go.id/id/informasi-bantuan-sosial.

Pelaksanaan distribusi bantuan pangan non tunai dipantau wali kota dan bupati, Satpol PP, Camat, hingga lurah, dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dan prinsip 5M. Jika terdapat penyalahgunaan bantuan saat pencairan maupun penyaluran bantuan sosial, masyarakat dapat mengadukan ke Dinas Sosial melalui call center di nomor 022- 22684824, aplikasi JAKI, kanal CRM Pemerintah DKI Jakarta (media sosial @DKIJakarta) dan website corona.jakarta.go.id.

Baca: Wali Kota Tangerang: Pungli Bantuan Sosial Laporkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dagang Sapi Kabinet Prabowo

8 jam lalu

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

Partai politik pendukung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden mendapat jatah menteri berbeda-beda di kabinet Prabowo mendatang.


Jenis Vaksin yang Dianjurkan Pakar untuk Jemaah Haji

16 jam lalu

ilustrasi Haji (pixabay.com)
Jenis Vaksin yang Dianjurkan Pakar untuk Jemaah Haji

Empat jenis vaksin sangat penting bagi jemaah haji, terutama yang masuk populasi berisiko tinggi seperti lansia dan pemilik komorbid.


BPS: Impor Beras pada Maret 2024 Melonjak 29 Persen

3 hari lalu

Buruh pelabuhan membongkar beras impor asal Thailand dari kapal kargo di Pelabuhan Boom Baru, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 1 Maret 2024. Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Selatan-Bangka Belitung mendapatkan pasokan beras impor sebanyak 42.000 ton beras dari Thailand, Vietnam, Myanmar yang akan didistribusikan ke dua provinsi yaitu Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung sebagai cadangan beras pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga.  ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
BPS: Impor Beras pada Maret 2024 Melonjak 29 Persen

Badan Pusat Statistik atau BPS mengungkapkan terjadi lonjakan impor serealia pada Maret 2024. BPS mencatat impor beras naik 2,29 persen. Sedangkan impor gandum naik 24,54 persen.


Pesan PB IDI agar Masyarakat Tetap Sehat saat Liburan dan Mudik di Musim Pancaroba

13 hari lalu

Ilustrasi kemacetan arus mudik / balik. TEMPO/Prima Mulia
Pesan PB IDI agar Masyarakat Tetap Sehat saat Liburan dan Mudik di Musim Pancaroba

Selain musim libur panjang Idul Fitri, April juga tengah musim pancaroba dan dapat menjadi ancaman bagi kesehatan. Berikut pesan PB IDI.


63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

14 hari lalu

Bank DKI. Instagram/@bank.dki
63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


Ratusan Kilogram Beras dan Minyak Goreng Ditemukan di Jalur Tikus Indonesia-Malaysia

14 hari lalu

Sejumlah personel Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-Malaysia dari Yonif Raider 641/Beruang Hitam berpatroli di Perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis, 9 Januari 2020. Pada patroli yang dilakukan di sayap kiri dan kanan kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong tersebut Satgas Pamtas menemukan banyak pagar pembatas antara wilayah Indonesia dan Malaysia dalam kondisi rusak serta lima jalan tikus baru yang diduga menjadi jalur penyelundupan barang dari negeri jiran secara ilegal. ANTARA
Ratusan Kilogram Beras dan Minyak Goreng Ditemukan di Jalur Tikus Indonesia-Malaysia

Badan Karantina di Pos Lintas Batas Negara Entikong menemukan ratusan kilogram beras dan minyak goreng di jalur tikus perbatasan RI-Malaysia.


Terpopuler: H-4 Lebaran Penumpang di 20 Bandara AP II Melonjak 15 Persen, Kronologi Indofarma Terpukul Melandainya Covid-19

17 hari lalu

Sejumlah calon penumpang pesawat antre untuk lapor diri di Terminal 3 Bandara Sekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu 19 April 2023. PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Soekarno Hatta memprediksi puncak arus mudik lewat bandara Soetta terjadi mulai H-3 atau Rabu (19/4) dengan pergerakan pesawat yang terjadwal mencapai 1.138 penerbangan dengan total penumpang 164.575 hingga H-1 atau Jumat (21/4). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Terpopuler: H-4 Lebaran Penumpang di 20 Bandara AP II Melonjak 15 Persen, Kronologi Indofarma Terpukul Melandainya Covid-19

AP II mencatat jumlah penumpang pesawat angkutan Lebaran 2024 di 20 bandara yang dikelola perusahaan meningkat sekitar 15 persen.


Dicecar MK, Airlangga Bantah Bansos Picu Kenaikan Harga Beras

20 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Dicecar MK, Airlangga Bantah Bansos Picu Kenaikan Harga Beras

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah bahwa penyaluran Bansos menjelang Pilpres sebabkan kenaikan harga beras.


Tak Disediakan Vaksinasi Meski Flu Singapura Merebak, Ini Penjelasan IDAI

20 hari lalu

Flu Singapura.
Tak Disediakan Vaksinasi Meski Flu Singapura Merebak, Ini Penjelasan IDAI

Vaksin untuk menangkal penyebaran flu Singapura belum ada di Indonesia, padahal tingkat penyebaran dan infeksinya cukup signifikan mengalami lonjakan.


Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

20 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?