TEMPO.CO, Bogor - Penyaluran bantuan sosial tunai (bansos tunai) kepada warga Kota Bogor terdampak Covid-19 langsung diserahkan PT Pos Indonesia ke penerima. Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menyatakan penyaluran bansos dari Kementerian Sosial secara langsung itu untuk mencegah pungutan liar (pungli).
"Kalau di Bogor, bansos tunai disampaikan langsung petugas PT Pos Indonesia by name by address," kata Dedie di Bogor, Jumat 30 Juli 2021. "Ada bukti resinya."
Hal itu disampaikan Dedie menanggapi dugaan pungli bantuan sosial tunai (BST) di Kota Tangerang. Pungli bansos itu membuat geram Menteri Sosial Tri Risma Harini saat meninjau penyaluran BST dan bansos beras di Kota Tangerang, Rabu lalu.
Risma terkejut karena ada warga mengadu uang bansos tunai yang diterimanya dipotong dengan alasan pengganti kantong kresek. Penerima bansos program bantuan pangan non-tunai (BPNT) Rp 200 ribu juga mengadu hanya menerima Rp 177.000 per orang.
Untuk mencegah pungli bansos, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan pemerintah mengawasi penyaluran BST dari Kementerian Sosial kepada 77.500 kepala keluarga (KK) mulai 19 Juli 2021.
Bansos tunai Kementerian Sosial ini diberikan kepada warga Kota Bogor terdampak ekonomi akibat pandemi, namun belum terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). "Besaran bantuan Rp 600.000 per KK untuk Mei dan Juni 2021," kata Bima Arya.
Warga Kota Bogor yang terdaftar dalam DTKS ada 72.000 KK. Mereka juga memperoleh bansos Rp 200.000 per KK periode Juli hingga Desember 2021 dalam bentuk non-tunai.
Kepala Kantor Pos Indonesia Kota Bogor Pupung H mengatakan penyaluran bansos tunai bagi warga Kota Bogor penerima bantuan akan dilakukan selama 30 hari, hingga 15 Agustus 2021. "BST itu diantarkan ke rumah penerima di 28 kelurahan, enam kecamatan di Kota Bogor," katanya.
Baca juga: Polres Depok Usut Dugaan Pemotongan Dana Bansos Tunai oleh Ketua RW
