TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI transparan dengan anggaran penanganan Covid-19 dari dana Belanja Tak Terduga (BTT).
Sekretaris Fraksi PSI Anthony Winza Probowo mengatakan, partainya belum menerima penjelasan detail soal alokasi dan penggunaan dana BTT senilai Rp 5,52 triliun itu.
"Fungsi pengawasan DPRD tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya untuk mengawasi apakah penggunaan dana tersebut sudah tepat sasaran," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin, 2 Agustus 2021.
Dia berujar, DKI telah menghabiskan Rp 918 miliar untuk sektor kesehatan dan Rp 3,78 triliun untuk jaring pengaman sosial. Namun, dari temuan PSI, tahun ini belum banyak peningkatan pengetesan Covid-19 dari Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).
Saat ini, menurut Anthony, Labkesda hanya mampu mengakomodasi 30 persen kebutuhan testing harian. Dia khawatir dengan kapasitas 30 persen ini bakal memperlambat pelacakan atau tracing. Padahal, tutur dia, tracing sangat bergantung pada kapasitas testing.
"Hal ini menjadi bukti bahwa belum ada fokus penganggaran BTT pada program peningkatan kapasitas Labkesda yang berpotensi memperlambat kegiatan tracing di Puskesmas," ucap anggota Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI itu.
World Health Organization (WHO) menargetkan agar pemerintah melakukan tes swab PCR terhadap seribu orang per sejuta penduduk per minggu.
Artinya, Pemprov DKI harus melakukan tes swab PCR minimal terhadap 10.645 orang per minggu. Data pemerintah DKI pada 1 Agustus 2021 menunjukkan ada 148.351 orang dites PCR dalam seminggu terakhir ini.
Baca juga : PPKM Malam Ini Akan Diputuskan, Begini Suara Warga DKI Terbelah
