Tolak RPJMD Direvisi, PSI DPRD DKI: Hanya Buat Kepentingan Politik Anies

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana rapat Badan Anggaran DPRD DKI saat membahas KUA PPAS DKI APBD 2020, Senin 25 November 2019. Tempo/Taufiq Siddiq

    Suasana rapat Badan Anggaran DPRD DKI saat membahas KUA PPAS DKI APBD 2020, Senin 25 November 2019. Tempo/Taufiq Siddiq

    TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta menolak usulan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD DKI 2017-2022.

    Sekretaris Fraksi PSI Anthony Winza Probowo menyebut perubahan ini hanya untuk memenuhi kebutuhan politik Gubernur DKI Anies Baswedan.

    "Revisi RPJMD ini jangan dijadikan alat untuk mencuci nilai rapor Pak Gubernur karena mengingat masa jabatan sudah di akhir. Lalu seenaknya bisa mencuci rapor dengan menurunkan target kinerja lima tahunnya," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin, 2 Agustus 2021.

    Menurut dia, revisi RPJMD tak menjawab 10 dari 16 tantangan akibat pandemi Covid-19. Padahal, salah satu alasan Anies mengusulkan revisi ini lantaran ekonomi Ibu Kota terkontraksi, efek dari wabah. Untuk itu, dia merasa DKI ke depannya harus bisa beradaptasi dengan kehidupan new normal.

    Anthony mengutarakan, partainya tak menemukan solusi berupa program-proram pemulihan ekonomi dalam revisi tersebut. Anies justru usul mengalokasikan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk melanjutkan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).

    "Ingat, saat ini rakyat bukan butuh stadium yang megah, rakyat butuh pekerjaan, rakyat butuh makan, rakyat sedang lapar,” jelas dia.

    Pemerintah DKI, lanjut dia, harus menyadari bahwa pembangunan JIS berpotensi mengurangi porsi anggaran daerah untuk menyediakan air bersih atau oksigen yang kini sulit diperoleh warga.

    Anthony juga mengkritik dihapusnya proyek pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke dalam revisi RPJMD 2017-2022. Dia berpendapat, proyek ini bakal memberikan efek ganda atau multiplier effect kepada masyarakat, khususnya nelayan. Dia tak merincikan efek yang dimaksud.

    "Pemprov DKI Jakarta mengedepankan proyek-proyek yang indah dipandang mata saja untuk kepentingan politis di akhir masa jabatan agar nama harumnya dapat selalu dikenang. Hal ini sungguh memprihatinkan," ucap Anthony ihwal rencana revisi oleh Anies yang diajukan ke DPRD DKI itu.

    Baca juga : Anies Baswedan Setop Penganggaran Formula E di 2020, Jakpro Renegosiasi FEO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.