Deretan Menteri Berpolemik dengan Anies Baswedan dalam Kisruh Bansos DKI

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi pemberian bantuan sosial. ANTARA

    Ilustrasi pemberian bantuan sosial. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Penyaluran bantuan sosial atau bansos DKI Jakarta kembali bertemu dengan masalah.

    Dinas Sosial DKI Jakarta menunda 99 ribu data penerima bansos lantaran mereka juga tercatat penerima bansos Kementerian Sosial (Kemensos).

    Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kemudian menyurati Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini untuk mengklarifikasi data ganda ini. Tetapi Risma malah menanggapi surat tersebut dengan sindiran.

    Ini bukanlah kali yang pertama, penyaluran bansos di DKI Jakarta menghadapi masalah. Ini juga bukanlah kali yang pertama bagi Anies Baswedan, dalam menghadapi menteri terkait penyaluran bansos.

    Berikut rangkuman Tempo tentang konflik penyaluran bansos antara Anies dan para menteri.

    Kemensos vs. Pemprov DKI Babak I

    Eks Mensos Juliari P. Batubara menyoroti banyak penerima bansos dari pemerintah pusat sebelumnya sudah menerima bantuan DKI. Di hadapan anggota DPR, Juliari menyebut, bahwa Anies meminta pemerintah pusat untuk memasok bantuan kepada warga yang tak bisa ditanggung DKI. Artinya, DKI tidak memberikan data yang sama kepada Kementerian Sosial.

    "Saya turun hampir di 14 titik, itu yang terjadi adalah banyak sekali yang terima bansos sembako Kemensos ini ternyata sudah terima bansos dari Pemprov DKI Jakarta," kata Juliari dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI, 6 Mei 2020.

    Kini, Juliari menjadi tersangka kasus korupsi bansos.

    Menko PMK Bersitegang dengan Anies

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy turut ikut menegur Anies ihwal masalah data penerima bansos di Jakarta yang. Ia meminta agar Juliari dan Anies sinkron dalam pendataan penerima bansos.

    Selanjutnya: Perlu sinergi data kelompok penerima...


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.