"Yang kemudian dibebankan ke pusat memang datanya by name by address akan diberikan oleh Pemda DKI. Tapi sampai saat [waktu yang] ditentukan tidak ada, gitulah ribut, ada yang tidak dapat, DKI protes," jelas Mahfud saat rapat virtual dengan Komisi I DPD pada 8 Mei 2020.
Saat penyaluran, terjadi kekacauan karena banyak penerima ganda. Pemerintah pusat kemudian meminta data bansos dari Pemprov DKI, namun Mahfud mengungkapkan bahwa data tidak pernah diserahkan sampai penyaluran bansos selesai.
Kemensos vs. Pemprov DKI Babak II
Mensos Tri Rismaharani menanggapi surat Gubernur Anies Baswedan dengan sindiran. Gubernur DKI Jakarta itu menyurati Risma agar mengklarifikasi sekitar 99 ribu data ganda penerima bantuan sosial (bansos) di Ibu Kota.
Lewat konferensi pers pada Selasa, 3 Agustus 2021, Risma mengaku tidak paham data ganda keluarga penerima manfaat (KPM) yang dimaksud Anies.
"Saya tidak tahu persis samanya gimana. Silakan komunikasi dengan kami. Insya Allah kami akan buka semuanya. Tidak ada yang kami tutupi," kata Risma dalam jumpa pers, Selasa, 3 Agustus 2021.
Risma juga menyindir perbaikan data KPM yang lambat baru berjalan 40 persen, juga rencana penyaluran lewat Bank DKI yang gagal. Risma mengatakan ia pernah mengirimkan staf untuk membantu perbaikan data itu.
Sejak awal menjabat sebagai Mensos, Risma sudah meminta kepala daerah untuk cepat memperbaiki data penerima bansos.
Tetapi katanya, tidak semua kepala daerah bergerak cepat dan aktif ihwal bansos. Mantan Wali Kota Surabaya itu membandingkan lambatnya perbaikan data KPM di DKI dengan salah satu kabupaten di Papua yang sudah memperbaiki 100 persen data KPM untuk tahun 2021.
Baca juga : Dinar Candy Ditangkap Polisi, Ini Kronologi dan Lokasi Demonstrasi Pakai Bikini
ZEFANYA APRILIA | LANI DIANA WIJAYA | FAJAR PEBRIANTO