Anies Baswedan Rilis Kepgub Perpanjangan PPKM, Simak Detail Pembatasan

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seekor kucing duduk menunggu makanan sisa di warteg saat perpanjangan PPKM Level 4 di Jakarta, Rabu, 4 Agustus 2021.  TEMPO/Subekti.

    Seekor kucing duduk menunggu makanan sisa di warteg saat perpanjangan PPKM Level 4 di Jakarta, Rabu, 4 Agustus 2021. TEMPO/Subekti.

    JAKARTA- Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 966 Tahun 2021 terkait dengan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4 mulai 3-9 Agustus 2021.

    Di dalam Kepgub tersebut, masyarakat yang hendak beraktivitas di sektor yang telah ditetapkan minimal harus sudah menerima vaksin Covid-19 dosis pertama.

    Bukti sertifikat vaksinasi, kata Anies Baswedan, dapat ditunjukkan melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) atau laman PeduliLindungi.id.

    "Kecuali, bagi warga yang masih dalam masa tenggang 3 bulan pasca terkonfirmasi Covid-19, dapat menunjukkan bukti hasil laboraturium, dan penduduk yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dapat menunjukkan bukti surat keterangan dokter, serta anak-anak usia kurang dari 12 tahun,” ujar Anies dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 5 Agustus 2021.

    Dalam Kepgub yang ditetapkan sejak 3 Agustus itu tertera bahwa penegakan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020.

    Berikut adalah rincian jenis pemberlakuan pembatasan yang diterapkan dalam perpanjangan PPKM Level 4 yang termaktub dalam Kepgub Nomor 966 Tahun 2021:

    1. Kegiatan pada tempat kerja/perkantoran
    - Sektor non-esensial:
    Work From Home (WFH) sebesar 100%;

    Selanjutnya: Sektor esensial...


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.