Gatot mengatakan dengan pembatalan ini maka tidak ada pengadaan bahan pakaian dinas tahun ini. Semua anggota DPRD Kota Tangerang akan menggunakan pakaian lama.
"Pakai yang lama walaupun seperti saya badan naik di kilogram, baju Dewan sudah sempit. Tapi tak apalah masih bisa pakai batik,"kata Gatot.
Gatot juga meluruskan informasi mengenai bahan pakaian yang ramai diperbincangkan yang menyebutkan merek terkemuka yakni Louis Vuitton.
"Soal merek saya tidak tahu dan tadi dikonfirmasi ke sekwan tidak ada penyebutan brand tertentu,"kata Gatot.
Sepengetahuan dia berkaca pengadaan bahan pakaian dinas tahun lalu pemenang tender tidak berurusan dengan anggota DPRD. "Yang menghubungi kami penjahit untuk menentukan warna dan ukuran. Kalau sudah jadi kami tinggal pakai, tidak tahu menahu soal nilai bahan pakaian tersebut,"kata Gatot.
Gatot juga mengaku heran kenapa soal baju dinas anggota DPRD hanya menyoroti Kota Tangerang padahal ada 540 DPRD kota dan kabupaten di Indonesia. "Acuan standar pakaian Dewan itu seluruh Indonesia sama," katanya.
Gatot menambahkan aturan itu mengacu PP nomor 18 tahun 2017.
Keheranan lainnya adalah kenapa persoalan bahan pakaian dari Louis Vuitton mencuat setelah ada pemenang, bukan saat proses lelang.
Adapun Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) merilis ada empat merek bahan pakaian yang sedianya digunakan anggota DPRD Kota Tangerang sebagai baju dinas pada 2021. Disebutkan empat merek itu untuk seragam itu, yaitu Louis Vuitton untuk dua setel Pakaian Dinas Harian (PDH)
Tiga bahan pakaian lainnya disebut menggunakan Lanificio Di Calvino untuk bahan pakaian sipil resmi (PSR). Adapun pakaian sipil harian (PSH) menggunakan Theodoro dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).
Namun karena dibatalkan bahan busana kelas dunia itu tak akan dikenakan para anggota DPRD Kota Tangerang setelah hujan kritik soal baju dinas tersebut.
AYU CIPTA
Baca juga: Jadi Polemik, Baju Dinas DPRD Kota Tangerang dari Louis Vuitton Dibatalkan
