TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mempertanyakan pembelian lahan makam Covid-19 oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI. Menurut dia, masih banyak lahan yang belum dipakai tapi sudah minta anggaran baru.
"Dari informasi yang saya temukan dan laporan yang saya baca malah sekarang lahan-lahan tersebut belum digunakan," kata Ketua Fraksi PSI itu di DPRD DKI, Selasa, 24 Agustus 2021.
Masalah anggaran pembelian lahan makam Covid-19 baru diangkat Idris dalam rapat Badan Anggaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Banggar P2APBD) 2020 di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, hari ini.
Menurut Idris, Distamhut mengajukan anggaran tambahan pengadaan lahan pemakaman khusus jenazah Covid-19 dalam APBD Perubahan 2020. Nilainya, seingat dia, puluhan atau ratusan miliar rupiah.
Meski Pemprov DKI membutuhkan lahan makam Covid-19, Idris mengingatkan anggaran yang seret pada 2020 akibat pandemi Covid-19. DPRD DKI tidak ingin ada anggaran penting lain yang terpaksa dipangkas untuk pembelian lahan makam baru sementara masih ada lahan yang belum digunakan.
"Saya ingin ingatkan 2020 adalah anggaran yang paling kita tekan dalam sejarah APBD DKI," ujarnya.
Politikus PSI itu menuturkan pemerintah DKI harus bisa mempertanggungjawabkan anggaran tambahan untuk beli lahan makam Covid-19 tersebut.
Jawaban DKI atas pembelian lahan makam Covid-19 itu akan menjadi dasar bagi PSI untuk menyetujui atau tidak Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) P2APBD DKI 2020. Idris mengatakan, dengan menyetujui Raperda P2APBD DKI 2020, berarti PSI melegitimasi apa yang dikerjakan pemerintah DKI.
Baca juga: DKI Disebut Lebih Bayar Lahan Makam Covid-19, Wagub: Tak Ada Pemborosan
