Sejumlah anak bermain di Sungai Ciliwung, Jakarta, Selasa, 24 Agustus 2021. ANTARA/Galih Pradipta
Iklan
-Bunuh Diri Ekologis
Masih berdasarkan pendapat Nirwono, pelanggaran tata ruang yang dibiarkan bahkan semakin masif telah mendorong Jakarta menuju bunuh diri ekologis. Contohnya, ancaman Jakarta tenggelam dan banjir tahunan. Namun ancaman itu tidak ditindaklanjuti bahkan sungai berhenti dibenahi pada masa jabatan Gubernur DKI Anies Baswedan.
“Gubernur DKI sebaiknya fokus pada rencana tata ruang kota yang sudah ada, patuhi dan laksanakan. Jangan memberi contoh melanggar apalagi memutihkan pelanggaran tata ruang," ujarnya.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret
1 hari lalu
Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret
DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.
Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda
5 hari lalu
Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini
Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal
8 hari lalu
Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal
Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.
Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran
9 hari lalu
Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran
Pemprov DKI Jakarta memastikan pelayanan publik optimal setelah libur lebaran, pegawai sudah masuk seperti biasa.
Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal
10 hari lalu
Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal
WFH hanya diberlakukan bagi ASN yang pekerjaannya dapat dilakukan secara digital, kecuali untuk sektor esensial seperti layanan kesehatan dan keamanan
Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi
18 hari lalu
Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi
Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.
Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir
29 hari lalu
Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir
Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.
DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan
35 hari lalu
DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan
DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda
DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada
37 hari lalu
DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada
DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.
DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ
40 hari lalu
DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ
DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.
