Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua Fraksi PDIP: Interpelasi Justru Panggung Anies Baswedan

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada dalam mobil listrik BMW i8 bersama pembalap Formula 2 asal Indonesia, Sean Gelael, dalam konvoi mobil listrik untuk mengumumkan balapan Formula E 2020 di Jakarta, Jumat 20 September 2019
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada dalam mobil listrik BMW i8 bersama pembalap Formula 2 asal Indonesia, Sean Gelael, dalam konvoi mobil listrik untuk mengumumkan balapan Formula E 2020 di Jakarta, Jumat 20 September 2019
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono memastikan hak interpelasi perihal Formula E tak bermaksud menyerang Gubernur Anies Baswedan. Justru, kata Gembong, interpelasi merupakan ruang bagi Anies untuk menjelaskan perkara Formula E kepada masyarakat Jakarta secara jelas.

"Kalau Pak Gubernur tidak gagap, ini ruang yang luar biasa. Dia bisa menyampaikan buah pemikirannya berkaitan dengan Formula E kepada Rakyat Jakarta," ujar Gembong di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, pada Selasa, 31 Agustus 2021. "Kami menyediakan panggung itu."

Gembong mengatakan tak ada yang spesial dari hak interpelasi yang mereka usulkan. Partainya bersama PSI, lanjut Gembong, hanya ingin bertanya kepada Anies mengapa Pemprov DKI bersikeras mengadakan Formula E di tahun 2022 hingga memasukkannya ke dalam Instruksi Gubernur DKI Nomor 49 Tahun 2021 sebagai salah satu isu prioritas daerah.

Terlebih, kata Gembong, ditemukan potensi kerugian dari acara tersebut setelah biaya commitment fee dan bank garansi dimasukkan ke dalam perhitungan studi kelayakan dan kondisi pandemi Covid-19 yang belum jelas kapan berakhirnya.

"Kami berkomitmen dengan teman-teman PSI hanya bertanya saja. Saya tanya, sampeyan jawab. Sudah itu saja. Jawaban Pak Gubernur biar dicatat oleh rakyat Jakarta," tutur Gembong.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Interpelasi atau hak bertanya itu diajukan oleh 33 anggota dewan dari fraksi PSI dan fraksi PDIP. Mereka mengajukan usul interpelasi berdasarkan studi kelayakan awal PT Jakarta Propertindo yang mengklaim ajang Formula E akan membawa keuntungan Rp 3,12 triliun dengan biaya pelaksanaan Rp 1,24 triliun. Namun, studi tersebut tak memasukkan biaya commitment fee dan bank garansi selama 5 tahun sebesar Rp 3,24 triliun.

Jika kedua komponen itu dimasukkan, maka biaya penyelenggaraan membengkak menjadi Rp 4,48 triliun. Dibandingkan dengan keuntungan yang diklaim oleh Jakpro, Pemprov DKI justru merugi Rp 1,36 triliun.

Studi kelayakan itu dibuat dengan asumsi kondisi normal. Pengusung hak interpelasi terhadap Anies Baswedan menduga dampak serupa akan jauh lebih besar jika dibuat dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

Baca juga: Spanduk Anies Baswedan for Presiden 2024, Satpol PP: Mau Diturunkan Tak Ada

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Isi Lengkap Pidato Anies Baswedan dalam Sidang Perdana Perkara Sengketa Pilpres di MK

21 jam lalu

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyampaikan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Isi Lengkap Pidato Anies Baswedan dalam Sidang Perdana Perkara Sengketa Pilpres di MK

Anies Baswedan berharap Hakim Konstitusi dapat memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2024 dengan seadil-adilnya.


Hari Ini MK Mulai Gelar Sidang Sengketa Pilpres 2024, Begini Jadwal dan Agendanya

22 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo saat memimpin Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Hari Ini MK Mulai Gelar Sidang Sengketa Pilpres 2024, Begini Jadwal dan Agendanya

Berdasarkan jadwal yang dibagikan di laman resmi MK, sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pilpres 2024 terbagi dalam dua sesi.


Sewa Lapangan Latih JIS Diskon Hingga 25 Persen

23 jam lalu

Sewa Lapangan Latih JIS Diskon Hingga 25 Persen

Menyambut bulan suci Ramadhan 1445 Hijriah, penyewaan Lapangan Latih Jakarta International Stadium (JIS) menghadirkan penawaran istimewa dengan potongan biaya sewa hingga 25 persen.


Kata Peneliti Soal Peluang Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

23 jam lalu

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyampaikan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Kata Peneliti Soal Peluang Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

Pengamat politik menilai, Anies Baswedan harus berhati-hati jika maju ke kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2024.


Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

1 hari lalu

Warga berjalan melintasi banjir di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta, Senin 24 Maret 2024. Banjir di permukiman padat penduduk dengan ketinggian air 50-175 cm itu terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.


Alasan Hotman Paris Sebut Surat Permohonan Tim Hukum Anies-Muhaimin Cuma Ngoceh dan Cengeng

1 hari lalu

Presenter Raffi Ahmad bersama pengacaranya Hotman Paris dan rekanya, Roffi saat memberikan keterangan soal tudingan National Corruption Wach (NCW) kasus pencucian uang, Menteng, Jakarta, Senin, 5 Februari 2024. Dalam keteranganya Raffi membantah tudingan Ketua Umum NCW Hanifa Sutrisna atas tudingan pencucian uang senilai ratusan miliar tersebut, Pihak Raffi juga mengundang Hanifa NCW untuk membuktikan kalau tuduhan tersebut memang benar. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Alasan Hotman Paris Sebut Surat Permohonan Tim Hukum Anies-Muhaimin Cuma Ngoceh dan Cengeng

Hotman Paris menilai gugatan Anies-Muhaimin tidak substansial karena 90 persen surat permohonan tersebut hanya membahas soal bantuan sosial


Gugatannya di MK Disebut Cengeng , Timnas Anies-Muhaimin Tantang Buktikan di Persidangan

1 hari lalu

Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendaftarkan permohonan Perselisihan Jasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis pagi, 21 Maret 2024 di Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Gugatannya di MK Disebut Cengeng , Timnas Anies-Muhaimin Tantang Buktikan di Persidangan

Timnas Anies-Muhaimin menilai cara pandang tim hukum pasangan Prabowo-Gibran itu menyesatkan serta mengkhianati konstitusi dan penegakan demokrasi.


5 Poin Pidato Anies di MK: Penyimpangan dari Puncak Kekuasaan hingga Ungkap Harapannya

1 hari lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
5 Poin Pidato Anies di MK: Penyimpangan dari Puncak Kekuasaan hingga Ungkap Harapannya

Anies Baswedan menilai proses Pemilu 2024 mengalami penyimpangan berskala besar karena dijalankan dari puncak kekuasaan.


Hadir di Sidang Sengketa Pilpres, Anies Baswedan Singgung Politisasi Bansos hingga Intervensi Pimpinan MK

1 hari lalu

Hadir di Sidang Sengketa Pilpres, Anies Baswedan Singgung Politisasi Bansos hingga Intervensi Pimpinan MK

Anies Baswedan menilai proses pemilu 2024 mengalami penyimpangan berskala besar karena dijalankan dari puncak kekuasaan.


Tiba di MK, Anies Sebut Gugatan Sengketa Pilpres Bukan Sekadar Sensasi

1 hari lalu

Calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperagakan bahasa isyarat
Tiba di MK, Anies Sebut Gugatan Sengketa Pilpres Bukan Sekadar Sensasi

Anies menyatakan gugatan yang dilayangkan untuk meneruskan dan menjaga praktik konstitusi.