TEMPO.Co Jakarta - Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Totok Yuliato menyoroti terjadinya kebakaran membuktikan bahwa infrastruktur Lapas Tangerang (bangunannya) tidak layak huni karena tidak memenuhi standar proteksi untuk keselamatan jiwa warga binaan.
"Nyaris tidak terlihat strategi perbaikan sistem dan kebijakan pemasyarakatan, jadi hanya sekedar menjalankan rutinitas saja. Akibatnya, pemerintah mengabaikan standar hak asasi manusia," kata Totok dalam keterangan tertulis pada Rabu, 8 September 2021.
Totok menegaskan untuk warga binaan seharusnya mendapatkan hak dasar. "Hak atas kehidupan yang layak, dan perlakuan yang layak, wajib dipenuhi negara," tambahnya.
Lebih lanjut PBHI juga menyoroti kondisi ketidaklayakan huni yang terjadi pada luas ruang sel dan prasarana di dalamnya serta jumlah penghuninya, sebagai pengamatan PBHI selama pendampingan masyarakat yang berhadapan dengan hukum atau yang disebut over crowding.
Over crowding itu sendiri adalah bentuk pelanggaran HAM terhadap warga binaan, karena tidak terpenuhinya standar hidup layak dalam Lapas.
Selanjutnya: Kapasitas Lapas Tangerang yang seharusnya...
