DKI Minta Warga Tidak Pilah-pilih Merek Vaksin Covid-19

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Vaksin Covid-19. Johannes P Christo

    Ilustrasi Vaksin Covid-19. Johannes P Christo

    TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Kesehatan DKI Jakarta meminta warga untuk tidak memilih-milih merek vaksin Covid-19.

    Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Ngabila Salama menyebut semua merek vaksin yang beredar di Indonesia aman, sehat, bermanfaat, dan berkualitas.

    "Jadi tidak usah pilih-pilih merek vaksin apapun," kata dia dalam diskusi daring yang diselenggarakan Alinea ID, Selasa, 14 September 2021.

    Saat ini ada enam jenis vaksin Covid-19 yang tersedia di Indonesia. Rinciannya adalah Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan Johnson & Johnson.

    Ngabila memaparkan masih ada 2,5 juta dari total 11 juta penduduk Jakarta yang belum divaksin Covid-19. Dari total 8,9 juta penduduk berusia 12 tahun ke atas, baru 6,4 juta orang mendapatkan vaksin dosis pertama dan 4,5 juta orang divaksin dosis kedua.

    Menurut dia, ada beberapa faktor yang menyebabkan warga belum divaksin. Misalnya, warga belum bisa divaksin, karena penyintas Covid-19 atau memiliki komorbid. Alasan lain adalah merasa vaksin tidak manjur, takut dengan efek samping vaksin, dan ingin mendapatkan vaksin merek tertentu.

    "Terkait fenomena orang pilih merek vaksin, kami tidak sarankan," ucap dia.

    Data Dinas Kesehatan DKI per 13 September 2021 menunjukkan, total sudah ada 10.095.359 orang yang menerima vaksin dosis pertama. Penerima vaksin ini terdiri dari 62 persen warga ber-KTP DKI dan 38 persen penduduk non-DKI.

    Kemudian mereka yang sudah mendapat vaksin Covid-19 dosis kedua sebanyak 6.911.009 orang dengen proporsi 64 persen warga ber-KTP DKI dan 36 persen penduduk non-DKI.

    Baca juga : Sentra Vaksinasi Covid-19 Bandara Soekarno-Hatta Buka Lagi: Cara dan Jadwalnya


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.