Punya Harta Rp 1,6 Triliun, Kepala Sekolah Nurhali Tak Tergoda Beli Mobil Mewah

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Nurhali, Kepala Sekolah SMKN 5 Kota Tangerang yang mempunyai harta kekayaan Rp 1,6 Triliun. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO

    Nurhali, Kepala Sekolah SMKN 5 Kota Tangerang yang mempunyai harta kekayaan Rp 1,6 Triliun. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO

    TEMPO.CO, Tangerang- Meskipun memiliki harta kekayaan Rp 1,6 triliun dan menjadi pejabat terkaya ketujuh se Indonesia, Nurhali Kepala Sekolah SMKN 5 Kota Tangerang tidak tergoda membeli mobil mewah. "Gak lah, gak ada uangnya," ujarnya saat ditemui Tempo di kantornya, Selasa 14 September 2021.

    Bagi pria kelahiran Poris Jaya, 58 tahun lalu ini, harta kekayaannya yang bernilai Rp 1,6 triliun itu hanya hitungan diatas kertas. "Dan itu belum dikonversi dengan harga tanah saat ini," katanya. Nurhali yang menjabat kepala sekolah sejak 2010 itu belum berniat menjual tanah dan bangunan yang bernilai fantastis itu.

    Saat ini Nurhali masih setia dengan Mitsubishi Pajero Dakar Sport  keluaran tahun 2015 sebagai kendaraan pribadinya. Kendaraan warna putih dengan nilai Rp 350 juta berdasarkan LHKPN itu terparkir di halaman SMKN 5 Kota Tangerang

    Selain Pajero Sport, Nurhali memiliki  Mobil Honda Jazz tahun 2011 Rp 200 juta dan Motor Honda NF 125TR tahun 2008  Rp 8 juta.

    Nurhali, menjadi sorotan lantaran memiliki harta kekayaan mencapai Rp 1,6 triliun.

    Nurhali berada di urutan ke-7 pejabat terkaya di Indonesia. Adapun, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merilis data 10 pejabat terkaya pada 2021 di mana kekayaan Nurhali dua level di bawah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang memiliki total kekayaan sebesar Rp 2,02 triliun.

    Baca juga: Jadi Pejabat Terkaya ke-7 di Indonesia, Ini Sumber Harta Kepsek SMKN 5 Tangerang

    JONIANSYAH HARDJONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Catatan Tentang Cuti Bersama 2022

    Sebanyak 16 hari libur nasional telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk cuti bersama dan pergesera libur akan disesuaikan dengan kondisi.