Kepala BPK DKI yang Soroti Anggaran Formula E dan Pemborosan Dipindah ke Aceh

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Perwakilan BPK DKI Pemut Aryo Wibowo (dua dari kiri) digantikan oleh Dede Sukarjo (dua dari kanan) dalam serah terima jabatan di Gedung BPK DKI, Jakarta Selatan, Kamis, 16 September 2021. TEMPO/Lani Diana

    Kepala Perwakilan BPK DKI Pemut Aryo Wibowo (dua dari kiri) digantikan oleh Dede Sukarjo (dua dari kanan) dalam serah terima jabatan di Gedung BPK DKI, Jakarta Selatan, Kamis, 16 September 2021. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Serah terima jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta digelar hari ini. Kepala Perwakilan BPK DKI yang sebelumnya dijabat Pemut Aryo Wibowo digantikan oleh Dede Sukarjo.

    "Saya berharap Pak Dede Sukarjo yang membawahi pemeriksaan di Kementerian Agama dapat melanjutkan kepemimpinan saudara Pemut sebagai Kepala Perwakilan BPK DKI sebelumnya," kata Anggota V BPK Bahrullah Akbar dalam sambutannya di Gedung BPK DKI, Jakarta Selatan, Kamis, 16 September 2021.

    Dede sebelumnya menjabat Kepala Auditoriat V.A BPK. Sementara Pemut Aryo Wibowo menduduki posisi Kepala Perwakilan BPK DKI sejak Februari 2020.

    Kini Pemut pindah tugas menjadi Kepala BPK Perwakilan Aceh. Keduanya dilantik pada Selasa, 14 September 2021. Menurut Bahrullah, posisi Kepala Perwakilan BPK di Jakarta ataupun Aceh sama-sama kelas A.

    "Jadi masalah tempat bukan menjadi hambatan," ujar dia.

    Bahrullah mengingatkan agar keduanya tetap menjalankan tugas dengan mengacu pada nilai-nilai dasar keorganisasian BPK. Nilai dasar itu antara lain independensi, integritas, dan profesionalitas.

    Saat Pemut menjabat, BPK DKI menyoroti sejumlah laporan keuangan DKI pada 2019 dan 2020. Salah satu yang ramai di publik adalah soal laporan keuangan DKI 2019 atas anggaran Formula E.

    BPK DKI menyoroti studi kelayakan (feasibility study) PT Jakarta Propertindo atau Jakpro soal komposisi keuntungan penyelenggaraan Formula E di Ibu Kota selama 2020-2024.

    BPK juga menilai negosiasi Jakpro soal status kerja sama dan pendanaan Formula E belum maksimal. Lalu belum ada kejelasan mengenai pembagian pendanaan yang dapat membebani APBD DKI. BPK menyebut pendanaan dari pihak ketiga dapat menjadi alternatif.

    Hasil audit BPK DKI terhadap laporan keuangan DKI 2020 juga menyoroti pemborosan pembelian rapid test dan masker N95 oleh Dinas Kesehatan DKI. 

    BPK DKI juga menemukan pemerintah DKI kelebihan bayar gaji PNS yang sudah pensiun dan meninggal. Termasuk penyaluran dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang masih terus dilakukan kepada siswa yang sudah lulus sekolah.

    Baca juga: Dilobi Batalkan Interpelasi, Gembong: Takut Ada Benturan BPK dan Pemprov DKI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    LRT Jabodebek Rute Cibubur - Ciracas Bertubrukan, Ini Fakta-faktanya...

    LRT Jabodebek mengalami kecelakaan di antara Stasiun Cibubur Harjamukti dan Ciracas. Direktur Utama PT INKA memberikan penjelasan tentang insiden itu.