Survei JRC: Elektabilitas PDIP dan PSI Unggul di DKI Jakarta

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi pemilu. REUTERS

    Ilustrasi pemilu. REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Elektabilitas PDIP dan PSI berdasarkan survei Jakarta Research Center menduduki posisi teratas di DKI Jakarta.

    Direktur Komunikasi JRC Alfian P mengatakan, tingkat elektabilitas PDIP sebanyak 23,0 persen dan PSI mencapai 17,6 persen. "Jika digabungkan, elektabilitas kedua parpol mencapai lebih dari 40 persen," ujar Alfian seperti dikutip Antara, Sabtu, 18 September 2021.

    Dalam survei itu, PKS yang pernah mendominasi Jakarta kini menempati urutan ke 6.

    Setelah PSI, tempat ketiga ditempati Golkar dengan 8,1 persen, Demokrat sebanyak 6,9 persen, Gerindra 5,3 persen, dan PKS sebanyak 5,0 persen.

    Pada urutan berikutnya Nasdem 3,9 persen dan PKB sebesar 2,6 persen, disusul Partai Ummat 1,9 persen, PAN dengan 1,6 persen, Partai Gelora 1,4 persen, dan PPP sebesar 1,3 persen.

    "PKS yang selama ini mendominasi Jakarta mendapat ancaman serius, di mana sejumlah tokohnya bergabung dengan Gelora," kata Alfian.

    Partai papan bawah dalam survei tersebut adalah Perindo dengan 0,8 persen, PBB sebesar 0,4 persen, Hanura 0,1 persen, dan PKP sebesar 0,1 persen. Sedangkan Partai Garuda dan Masyumi Reborn tidak mendapat dukungan.

    "Sisanya pilihan parpol lain (0,9 persen) dan tidak tahu/tidak jawab (18,8 persen)," kata Alfian.

    Survei ini digelar pada 7-14 September 2021. Responden dalam survei ini mewakili seluruh wilayah DKI Jakarta dengan jumlah 800 orang. Metode yang digunakan mulistage random sampling dengan margin error sebesar 3,4 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

    Baca juga: Ketua Fraksi PKS Sebut Commitment Fee Formula E Bakal Dibiayai Sponsor


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pro - Kontra Syarat Tes PCR Covid-19 untuk Penerbangan Jawa - Bali

    Syarat terbaru naik transportasi udara antara lain wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR. Kebijakan ini dinilai menyulitkan tak hanya penumpang.